RUU KUHAP Dikritik, Dr Michael Remizaldy Jacobus: Advokat Harus Bebas Bersuara!

MANADOPOST.ID– Rancangan Undang-Undang KUHAP menuai kritik tajam, terutama Pasal 142 ayat (3) huruf b yang melarang advokat memberikan pendapat di luar pengadilan terkait kliennya.
Dr Michael Remizaldy Jacobus SH MH menilai ketentuan ini sebagai upaya membatasi hak advokat dan bertentangan dengan UU Advokat.
“Advokat memiliki hak dan kewajiban untuk memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Jika dilarang, ini jelas memasung peran advokat dalam menegakkan keadilan,” tegas lulusan terbaik Doktor Ilmu Hukum Universitas Trisakti ini.
Menurutnya, kebebasan advokat dalam menyampaikan pendapat penting untuk menjaga objektivitas publik dan mencegah kriminalisasi.
“Di era ‘no viral no justice’, advokat perlu memberikan edukasi hukum agar masyarakat memahami kasus secara utuh dan tidak sekadar terpengaruh opini sepihak,” ujarnya.
Jacobus, Ketua Ikatan Alumni Fakultas Hukum Unsrat Kota Bitung, berharap DPR RI bersikap kritis dalam pembahasan RUU KUHAP agar tidak memangkas hak advokat.
“RUU ini seharusnya mendukung penegakan hukum yang adil dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, bukan malah membungkam advokat. Pasal ini harus dihapus!” pungkasnya. (*)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




