Kasus Fidusia Lanjut Persidangan, Hasjrat Multifinance Ingatkan Risiko Pidana Jual Kendaraan Kredit!

MANADOPOST.ID-Kejaksaan Negeri Manado resmi menyatakan berkas perkara dugaan tindak pidana fidusia yang melibatkan tersangka berinisial WS, telah lengkap atau P-21.

Langkah ini menandai berlanjutnya kasus pengalihan objek jaminan fidusia yang dilaporkan PT Hasjrat Multifinance ke Polresta Manado.

Perkara tersebut selanjutnya memasuki tahap penyerahan tersangka (Tahap II) di Kejaksaan Negeri Manado pada 27 Oktober 2026, sebelum masuk ke tahap persidangan.

Kasus ini bermula dari laporan PT Hasjrat Multifinance pada Maret 2026. Laporan tersebut diwakili Tim Litigasi PT Hasjrat Multifinance, Oksalin Girysvia Ulaan, S.H., yang didampingi kuasa hukum PT Hasjrat Multifinance, Raymond Christophorus Tulung, S.H., Christian Ante, S.H., dan Frenly Lombok, S.H., yang tergabung dalam Kantor Advokat Raymond Christophorus Tulung & Partners.

Laporan tersebut dibuat karena debitur atau tersangka diduga melakukan pengalihan kendaraan yang masih menjadi objek jaminan fidusia tanpa sepengetahuan dan persetujuan PT Hasjrat Multifinance.

Tindakan tersebut melanggar ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Kuasa Hukum PT Hasjrat Multifinance, Raymond Christophorus Tulung & Partners, menegaskan bahwa status P-21 merupakan tahapan proses hukum yang menunjukkan perkara tersebut telah memenuhi syarat untuk dilanjutkan ke persidangan.

Meski demikian, status tersebut belum menyatakan seseorang bersalah karena keputusan akhir tetap menjadi kewenangan majelis hakim.

“Putusan mengenai bersalah atau tidaknya seseorang tetap menjadi kewenangan majelis hakim melalui proses persidangan yang terbuka dan adil. Kami menghormati asas praduga tak bersalah sebagai prinsip fundamental dalam penegakan hukum,” ujar kuasa hukum.

Kuasa hukum juga mengingatkan masyarakat bahwa mengalihkan, menjual, atau menggadaikan kendaraan yang masih dalam masa kredit tanpa persetujuan tertulis dari perusahaan pembiayaan dapat memicu konsekuensi pidana serius.

Masyarakat diharapkan memahami bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran undang-undang terhadap objek jaminan fidusia yang sah.

Pihak kuasa hukum berharap proses ini mampu memberikan kepastian hukum sekaligus edukasi bagi masyarakat.

Langkah ini bertujuan membangun budaya kepatuhan terhadap aturan dalam setiap perjanjian pembiayaan agar sengketa serupa tidak terulang pada masa mendatang.(gnr)