MaryonoMANADOPOST.ID—Kasus dugaan penyimpangan dana pasca banjir 2014 Kota Manado, segera masuk ranah persidangan. Pasalnya kasus yang merugikan negara sekira Rp8,7 miliar ini, telah dilimpahkan jaksa ke Pengadilan Tipikor PN Manado, Kamis (25/6).
Tiga tersangka diancam dengan hukuman pidana sekira 20 tahun penjara. Yakni MJT yang kala itu selaku kepala BPBD Manado, bersama YSR dan AYH yang adalah rekanan pihak swasta.
Hal ini disampaikan Kajari Manado Maryono SH. Menurutnya ketiga tersangka akan segera disidangkan di PN Manado. “Penuntut umum Kejari Manado, pada hari ini (kemarin), melimpahkan perkara dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan dana kegiatan rehabilitasi atau rekontruksi pasca bencana banjir Kota Manado tahun 2014 silam. Ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Manado. Dengan kerugian keuangan negara sebesar Rp8,7 miliar,” tegasnya.
Lanjutnya para tersangka akan dijerat dengan hukuman sekira 20 tahun penjara. “Para terdakwa dijerat primair pasal 2 dan subsidair pasal 3 UU nomor 31/1999. Sebagamana telah diubah dan ditambah dengan UU nomor 20/2001, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Dengan acaman pidana 20 tahun penjara," ungkapnya sembari menambahkan satu tersangka saat ini ditunda pelimpahannya. "Untuk tersangka FDS selaku PPK pada proyek tersebut, ditunda pelimpahannya karena sedang sakit," ungkapnya.
Sementara itu, tambah Maryono, Kejari telah menunjuk Jaksa gabungan untuk mengawal kasus tersebut. "Dari Pidsus Kejagung dan Kejati Sulut. Untuk Kejari Manado yang direkomendasikan adalah kepala seksi tindak pidana khusus Jaksa Parsaoran Simorangkir SH MH,” katanya.
Persidangan nantinya, akan melibatkan sekira 50 orang saksi dan 2 orang ahli. "Diperkirakan awal Juli mendatang, setelah mendapat penetapan Hakim Pengadilan Tipikor, perkara ini mulai disidangkan," tandas Maryono.(ctr-02/gnr)