Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

40 Hari `Dikuliti` BPK, Pejabat Dilarang Keluar Daerah

C
Penulis: Clavel Lukas❯
Ilustrasi
Ilustrasi
MANADOPOST.ID--Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulut akan 'mengkuliti' Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Manado, Jumat (12/3) hari ini. Sekretaris Kota Manado Micler Lakat SH MH mengatakan, setelah BPK menerima LKPD dan menyerahkan hasil di tahap awal, maka 12 Maret mereka mulai melakukan pemeriksaan lanjutan terperinci. Sekkot juga meminta semua perangkat daerah harus siap dan menyerahkan data yang diminta tim pemeriksa dari BPK. "Objek pemeriksaan terkait dengan pengelolaan pemerintahan, keuangan dan aset," bebernya. Dia menegaskan, selama pemeriksaan kepala perangkat daerah harus berada di tempat. Kalau ada panggilan mendesak dari kementerian terkait harus meminta izin dua, pertama kepada Wali Kota Manado dan kedua kepada ketua tim pemeriksa BPK. "Kalau ketua tim tidak mengizinkan karena ada keperluan penting, maka tentunya kepala perangkat daerah tidak bisa berangkat," tegasnya. Sebelumnya Kepala Inspektorat Kota Manado Atto Bulo mengatakan, setelah Pemkot Manado menyerahkan LKPD maka BPK akan melakukan pemeriksaan lanjutan terperinci selama 40 hari. "Setelah itu, baru BPK mengeluarkan rekomendasi opini pengelolaan keuangan Kota Manado," pungkasnya. (ite)

Advertisement
Advertisement
Editor : Clavel Lukas
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Manado PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Manado WTP Lagi, Sualang: Capaian Ini Hasil Kerja Keras Seluruh Jajaran

Manado WTP Lagi, Sualang: Capaian Ini Hasil Kerja Keras Seluruh Jajaran

Pemerintah Kota Manado pun kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPD Tahun 2025 yang telah diaudit oleh BPK RI.

Pemkot Bitung Bersiap Terima Hasil Pemeriksaan BPK, Dijadwalkan Esok

Pemkot Bitung Bersiap Terima Hasil Pemeriksaan BPK, Dijadwalkan Esok

Pemerintah Kota (Pemkot) Bitung dijadwalkan akan menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Utara (Sulut), atas pengelolaan keuangan daerah tahun anggaran 2025

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer