Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

BPK Usut Aset Pemkot

C
Penulis: Clavel Lukas❯
Vicky Lumentut
Vicky Lumentut
MANADOPOST.ID--Pengelolaan keuangan termasuk aset-aset yang dimiliki Pemerintah Kota (Pemkot) Manado menjadi perhatian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam pemeriksaan terinci. Wali Kota Manado GS Vicky Lumentut (GSVL) mengungkapkan, saat melakukan konsultasi BPK telah mengingatkan agar Pemkot Manado harus lebih memperhatikan pencatatan dan pembuktian aset. “BPK mengingatkan aset harus segera dipastikan, jangan sampai terjadi seperti di satu daerah itu ada tanah yang dibeli ternyata tanah itu milik pemerintah daerah itu sendiri, ada juga aset karena tidak tercatat orang lain sudah kuasai dan jual, ada juga aset sudah dimanfaatkan tapi belum ada statusnya. Jadi hal-hal seperti ini jangan sampai terjadi,” kata GSVL, usai memimpin Ibadah Perdana Bulan April Pemkot Manado, Kamis (1/4). Menurut wali kota, aset menjadi poin penting yang BPK fokuskan dalam pemeriksaan terinci tahun ini. "Jadi saya ulangi, ketika BPK meminta keterangan dan pembuktian soal aset harus kita siapkan," pintanya. Sebelumnya, Sekkot Micler Lakat meminta pimpinan perangkat daerah pro aktif. Ketika BPK minta dokumen segera disiapkan. "Selama pemeriksaan terperinci dilakukan BPK tidak ada yang keluar daerah," pungkasnya. (ite)

Advertisement
Advertisement
Editor : Clavel Lukas
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Manado PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Manado WTP Lagi, Sualang: Capaian Ini Hasil Kerja Keras Seluruh Jajaran

Manado WTP Lagi, Sualang: Capaian Ini Hasil Kerja Keras Seluruh Jajaran

Pemerintah Kota Manado pun kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPD Tahun 2025 yang telah diaudit oleh BPK RI.

Pemkot Bitung Bersiap Terima Hasil Pemeriksaan BPK, Dijadwalkan Esok

Pemkot Bitung Bersiap Terima Hasil Pemeriksaan BPK, Dijadwalkan Esok

Pemerintah Kota (Pemkot) Bitung dijadwalkan akan menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Utara (Sulut), atas pengelolaan keuangan daerah tahun anggaran 2025

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer