Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Manado Raih Empat Kali WTP, Ini Pesan GSVL-Mor Diakhir Periode

Y
Photo
Photo

MANADOPOST.ID--Pemerintah Kota Manado kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Utara, atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2020. Opini WTP diterima langsung oleh Wali Kota Manado GS Vicky Lumentut (GSVL) didampingi Wakil Wali Kota Mor Bastiaan dan Wakil Ketua DPRD Manado Nortje Van Bone, di Kantor BPK RI Perwakilan Sulut, Senin (03/05/2021).


Advertisement

Wali kota mengatakan, opini tersebut merupakan hasil kerja keras dari seluruh perangkat daerah. “Saya dan pak wakil wali kota hanya memberikan semangat dan motivasi, pak Sekkot Micler Lakat, Inspektorat dan teman-teman perangkat daerahlah yang bekerja sehingga opini WTP ini bisa didapatkan,” kata wali kota. “Saya harap WTP yang kita dapat hari ini bisa menjadi berkat bagi kota kita Kota Manado,” pungkasnya.  Diketahui, Kota Manado sudah meraih empat kali opini WTP. (ite)

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Manado PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Nortje Van Bone Ucapkan Selamat HUT untuk AHY, Demokrat Manado Hadirkan Aksi Sosial dan Lomba Rakyat

Nortje Van Bone Ucapkan Selamat HUT untuk AHY, Demokrat Manado Hadirkan Aksi Sosial dan Lomba Rakyat

Nortje Van Bone sampaikan ucapan HUT AHY dan Demokrat Manado gelar Gerakan Langit Biru serta Lomba Rakyat 2026.

Manado WTP Lagi, Sualang: Capaian Ini Hasil Kerja Keras Seluruh Jajaran

Manado WTP Lagi, Sualang: Capaian Ini Hasil Kerja Keras Seluruh Jajaran

Pemerintah Kota Manado pun kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPD Tahun 2025 yang telah diaudit oleh BPK RI.

Pemkot Bitung Bersiap Terima Hasil Pemeriksaan BPK, Dijadwalkan Esok

Pemkot Bitung Bersiap Terima Hasil Pemeriksaan BPK, Dijadwalkan Esok

Pemerintah Kota (Pemkot) Bitung dijadwalkan akan menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Utara (Sulut), atas pengelolaan keuangan daerah tahun anggaran 2025

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer