Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pemkot Manado Pertahankan Zona Hijau Pelayanan Publik

Y
Photo
Photo

MANADOPOST.ID-Wali Kota  Manado Andrei Angouw menerima kunjungan Ombudsman Sulut yang dipimpin Meilany Limpar SH,  Kamis (1/7/21) sore.


Advertisement

Meilany Limpar mengatakan, pada 2020 lalu Pemkot Manado mendapatkan nilai tinggi pada pelayanan publik masuk kategori zona hijau.

“Fokus Ombudsman melihat fungsi pelayanan di empat sektor, yakni catatan sipil (Capil), perizinan, pendidikan dan kesehatan,” kata Limpar.

Menurut dia, ada beberapa keluhan masyarakat juga membutuhkan perhatian wali kota di antaranya soal pencatatan perkawinan yang mendahului peneguhan perkawinan di gereja. Artinya, belum diteguhkan di gereja sudah keluar pencatatan perkawinan. Selama ini ada petugas yang datang di gereja.

Advertisement

“Hal ini dikuatirkan akan memunculkan masalah hukum. Menurut kami cara begini berpotensi pungli dari mekanisme yang terjadi di lapangan,” kata Meilany.

Sementara itu, Wali Kota Manado Andrei Angouw menanggapi penyampaian Ombudsman, meminta agar laporan masyarakat perlu diidentifikasi untuk menghindari laporan liar atau laporan tidak benar.

“Bisa saja ada yang melapor untuk kepentingan pribadinya atau ada unsur lain mencari kelemahan pemerintah kota lewat pelayanan publik di setiap SKPD,” ujar Angouw.

Advertisement

Terkait permintaan Wali Kota Andrei Angouw, Ombudsman memastikan laporan masyarakat dilakukan verifikasi.

“Laporan masyarakat yang masuk tetap diverifikasi, ada tahap pemeriksaan dan croscek di lapangan kebenarannya,” kata Limpar.

Di akhir pertemuan Wali Kota Andrei Angouw dan Ombudsman sepakat untuk mempertahankan kondisi pelayanan publik Kota Manado pada zona hijau atau pada kategori yang sangat tinggi. (ite)

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Manado PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

PSSI Sulut Tegaskan Surat ke Polda Bukan Laporan, Lima Klub Minta KP-KBP Diganti

PSSI Sulut Tegaskan Surat ke Polda Bukan Laporan, Lima Klub Minta KP-KBP Diganti

PSSI Sulawesi Utara menegaskan surat kepada Polda Sulut tertanggal 18 November 2026 bukan laporan, melainkan surat penegasan terkait rencana

Polda Sulut Tantang Pembuktian, Bantah Tudingan Permintaan Rp10 Miliar

Polda Sulut Tantang Pembuktian, Bantah Tudingan Permintaan Rp10 Miliar

Polemik dugaan permintaan dana operasional hingga Rp10 miliar yang menyeret pejabat Polda Sulawesi Utara (Sulut) mendapat respons keras dari

Nancy Hendriks Sentil Inkonsistensi Politik, Dulu Perjuangkan Gibran Kini Desak Pemakzulan

Nancy Hendriks Sentil Inkonsistensi Politik, Dulu Perjuangkan Gibran Kini Desak Pemakzulan

Aktivis perempuan asal Sulawesi Utara (Sulut), Nancy Angela Hendriks, angkat bicara menyikapi dinamika politik nasional yang menyeret nama

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer