PhotoMANADOPOST.ID - Penggunaan spektrum frekuensi radio wajib dilengkapi dengan Izin Stasiun Radio (ISR) dan digunakan sesuai peruntukannya, jika melanggar Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Manado akan mengambil tindakan tegas dan terukur dengan melakukan penertiban. Hal itu diungkapkan Heriyanto dalam konferensi pers pelaksanaan penertiban pengguna frekuensi radio tanpa dilengkapi izin, Sabtu (28/8/2021), di Kantor Balai Monitor Manado.
Kegiatan operasi penertiban pengguna spektrum frekuensi radio di Sulawesi Utara dilaksanakan 23 – 27 Agustus 2021 di Kota Manado dan Kabupaten Minahasa melibatkan berbagai unsur. Antara lain Ditreskrimsus Polda Sulut, Polairud Polresta Manado, KSOP Manado, Pengelola Pelabuhan Tumumpa, dan TNI Angkatan Laut.
Penertiban pengguna spektrum frekuensi radio bertujuan untuk mengedukasi para pengguna frekuensi radio khususnya yang digunakan di kapal-kapal penangkap ikan agar dilengkapi Izin Stasiun Radio (ISR) dan penggunaannya sesuai peruntukannya. Penertiban juga dimaksudkan untuk mengurangi gangguan frekuensi radio penerbangan, yang akhir-akhir ini mendapatkan komplain dari otoritas penerbangan internasional.
Dalam kegiatan operasi penertiban kali ini telah dilakukan penindakan terhadap tiga unit pemancar radio, membuat surat pernyataan kesanggupan mengurus Izin Stasiun Radio Kapal terhadap 14 pemilik kapal ikan, empat Repeater dan satu Repeater Radio Siaran FM dimatikan oleh pemiliknya.
Heriyanto berharap kepada seluruh pengguna spektrum frekuensi radio untuk tertib dalam mengoperasikan stasiun radio, serta bagi pengguna frekuensi radio yang terjaring penertiban dapat dengan segera mengurus Izin Stasiun Radio (ISR).
Sebagai informasi, bahwa mengurus Izin Stasiun Radio (ISR) sangat cepat dan mudah. Pengurusan Izin Stasiun Radio dilakukan secara online. Apabila syaratnya lengkap maka Izin Stasiun Radio dapat terbit dalam jangka waktu satu hari.
Untuk beberapa layanan seperti maritime dan penerbangan Izin Stasiun Radio (ISR) gratis dan tidak berbayar.
“Gunakanlah spektrum frekuensi radio dan perangkat telekomunikasi secara bertanggung jawab, agar tidak menimbulkan gangguan,” imbau Heriyanto menutup siaran persnya. (*)