Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Geram, Roso Semprot Pejabat Eselon II

B
Penulis: Baladewa Setlight❯
Royke Sondakh
Royke Sondakh

MANADOPOST.ID — Aroma penghambatan tugas pengawasan publik mulai menyeruak dari jantung pemerintahan Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel).


Advertisement

Legislator vokal dari Partai Demokrat Royke Sondakh (Roso), melontarkan kritik keras terhadap sikap sejumlah pejabat eselon II di lingkup Pemkab Minsel yang dinilai abai terhadap prinsip koordinasi dan transparansi birokrasi.

Dalam nada tegas dan penuh kekecewaan, Roso mengungkap adanya praktik birokrasi tertutup yang mereduksi peran DPRD sebagai lembaga pengawasan. Ia menyebut, ada pejabat eselon II yang menerima surat dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, namun tidak pernah mengomunikasikan isi surat tersebut kepada DPRD Minsel.

“Ini bukan hanya soal etika birokrasi, ini sudah menyentuh jantung sistem pengawasan. Ketika surat-surat penting dari Pemprov tidak diteruskan ke DPRD, maka fungsi kontrol menjadi tumpul,” ujarnya.

Advertisement

Ia bahkan mengungkap bahwa surat yang masuk sejak tahun 2024 baru diketahui DPRD pada tahun 2025, sebuah keterlambatan yang menurutnya tidak hanya memalukan, tetapi juga berpotensi melemahkan fondasi pengawasan publik.

“Kalau suratnya disampaikan tepat waktu, tentu kami bisa menjalankan fungsi pengawasan secara optimal. Tapi kalau informasi disumbat di tengah jalan, itu bentuk pembangkangan terhadap sistem demokrasi lokal,” tandasnya.

Roso menilai fenomena ini sebagai cerminan lemahnya political will di tingkat birokrasi, terutama dalam menjunjung kemitraan konstitusional antara eksekutif dan legislatif. Ia mengingatkan bahwa DPRD bukan sekadar simbol formalitas, melainkan penjaga keseimbangan kekuasaan dan suara rakyat yang harus diberi akses terhadap setiap dinamika pemerintahan.

Advertisement

“Kami bukan musuh, kami mitra. Tapi ketika jalur informasi dibungkam, maka kepercayaan publiklah yang dikorbankan,” tutur Roso.

Ia pun meminta Bupati Minsel untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pejabat yang tidak patuh pada prinsip komunikasi lintas lembaga. Menurutnya, transparansi bukan pilihan, melainkan keharusan dalam tata kelola pemerintahan modern.

Dengan semangat check and balance yang terus menyala, Roso menutup pernyataannya dengan nada peringatan. “Kalau komunikasi dibiarkan mandek, jangan salahkan DPRD kalau mulai bersikap lebih keras dalam forum-forum anggaran dan kebijakan,” kuncinya. (ewa)

Advertisement
Editor : Angel Rumeen
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Manado PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer