
MANADOPOST.ID—Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) terus menunjukkan keseriusannya dalam membangun sistem kebijakan berbasis partisipasi publik.
Hal itu tercermin dalam kegiatan Penyebarluasan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penanggulangan Bencana, yang digelar melalui Forum Group Discussion (FGD) Tahap II sekaligus Uji Publik, Rabu (18/6), di Ruang Rapat Lantai 4 Kantor Bupati Minsel.
Kegiatan strategis ini dibuka langsung oleh Bupati Minahasa Selatan Franky Donny Wongkar (FDW) dan turut dihadiri Wakil Bupati Brigjen TNI (Purn) Theodorus Kawatu, serta para pemangku kepentingan lintas sektor mulai dari unsur pemerintah, akademisi, organisasi masyarakat sipil, hingga jurnalis dan relawan kebencanaan.
Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari FGD Tahap I yang telah dilaksanakan pada 30 April 2025, yang menghasilkan naskah akademik awal sebagai pondasi ilmiah Ranperda. Tahapan lanjutan ini menjadi ruang terbuka bagi publik untuk memberi kritik konstruktif, evaluasi, serta pemikiran alternatif terhadap substansi draf regulasi tersebut.
Dalam sambutannya, Bupati FDW menegaskan pentingnya proses uji publik sebagai instrumen demokratis dalam pembentukan kebijakan daerah.
“Inilah bagian dari mekanisme normatif yang harus dilalui: menyandingkan hasil kajian akademik dengan realitas sosial dan kebutuhan masyarakat. Oleh sebab itu, saya mengajak seluruh peserta forum agar berperan aktif memberikan kritik, usulan, maupun koreksi demi penyempurnaan Ranperda ini,” tegasnya.
Lebih lanjut, FDW menekankan bahwa peraturan yang baik lahir dari dialog yang terbuka dan kolaboratif, bukan dari ruang-ruang tertutup birokrasi. Dalam konteks penanggulangan bencana, regulasi bukan sekadar formalitas hukum, melainkan harus menjadi alat proteksi kolektif dan panduan operasional yang adaptif terhadap ancaman-ancaman lokal, mulai dari banjir, longsor, hingga potensi gempa bumi.
“Kita ingin ketika regulasi ini diundangkan, ia menjadi bukan sekadar dokumen hukum, melainkan perangkat yang mampu menjawab kebutuhan rakyat dan merespons kerentanan lingkungan secara konkret,” ujar FDW.
Sementara itu, forum FGD Tahap II ini juga membuka ruang dialog lintas sektor untuk membedah berbagai aspek mulai dari tata kelola risiko bencana, integrasi data spasial rawan bencana, koordinasi antar-lembaga, hingga pembiayaan kontingensi. Penyusunan Ranperda ini menjadi bagian penting dari upaya sinkronisasi kebijakan daerah dengan regulasi nasional, khususnya UU 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana serta PP 21/2008. (ewa)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

