Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

FDW: Wujudkan Pelayanan Publik Ramah dan Inklusif

A
Penulis: Asyer Rokot❯
Photo
Photo

 


Advertisement

MANADOPOST.ID-- Upaya Bupati Minahasa Selatan, Franky Donny Wongkar, dalam membenahi pelayanan publik terus digelorakan. Setelah mengeluarkan Instruksi Nomor 7 Tahun 2025 tentang percepatan peningkatan pelayanan publik pada 30 Januari lalu, Pemkab Minsel kini menindaklanjutinya dengan kegiatan sosialisasi teknis.

Rabu (17/9), Bagian Organisasi dan Tata Laksana (Ortal) Sekertariat daerah Minsel melaksanakan Sosialisasi Pelaksanaan PEKPPP, Pelayanan Ramah Kelompok Rentan, serta Pelaporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Forum Konsultasi Publik (FKP) di lingkungan Pemkab Minsel tahun 2025. Kegiatan ini digelar secara daring mulai pukul 13.00 WITA, melibatkan kepala perangkat daerah, para kabag, camat, hingga jajaran kesehatan. Dinas Kesehatan Minsel mengikutsertakan Direktur RSUD Amurang dan seluruh kepala puskesmas.

Menurut Bupati Franky Wongkar, pelayanan publik bukan sekadar urusan administrasi, melainkan wujud nyata kehadiran negara bagi masyarakat. “Instruksi yang saya keluarkan adalah komitmen agar seluruh lini pemerintahan, dari kantor bupati sampai desa, bergerak dengan standar yang sama: pelayanan cepat, ramah, transparan, dan inklusif,” ujarnya.

Advertisement

Instruksi Nomor 7 Tahun 2025 memuat delapan poin penting, mulai dari peningkatan mutu pelayanan, kewajiban menyediakan sarana ramah disabilitas, ruang laktasi, area ramah anak, hingga larangan praktik maladministrasi seperti pungli atau penundaan berlarut.

Bahkan, unit pelayanan diwajibkan memasang informasi publik di kantor, website resmi, dan media sosial, agar masyarakat bisa mengakses prosedur, biaya, hingga mekanisme pengaduan dengan mudah. Sosialisasi yang digelar Bagian Ortal menjadi momentum untuk menurunkan arahan strategis itu ke dalam langkah teknis.

Salah satunya lewat penerapan Pelayanan Ramah Kelompok Rentan, yang menekankan sikap ramah (senyum, sapa, salam, sopan santun) sekaligus penyediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, lansia, ibu hamil, dan anak-anak. Selain itu, setiap instansi wajib melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) secara berkala, serta membentuk Forum Konsultasi Publik (FKP) sebagai wadah dialog terbuka antara penyelenggara dan penerima layanan.

Advertisement

Sekretaris Kabupaten Minahasa Selatan Glady Kawatu menambahkan, kegiatan sosialisasi ini adalah bagian dari strategi untuk mengukur efektivitas implementasi instruksi bupati. “Tidak cukup hanya ada aturan, yang lebih penting adalah konsistensi pelaksanaan. Maka lewat SKM dan FKP, kita bisa mengukur apakah pelayanan publik sudah sesuai harapan masyarakat,” katanya.

Dengan sinkronisasi instruksi bupati dan tindak lanjut berupa sosialisasi teknis, Pemkab Minsel menargetkan pelayanan publik yang lebih bersih, cepat, dan inklusif. Langkah ini juga menjadi persiapan penting menuju kompetisi pelayanan publik tingkat provinsi maupun nasional. “Harapan saya, seluruh jajaran tidak memandang instruksi ini hanya sebagai kewajiban administratif, tetapi benar-benar diterapkan dalam keseharian. Pelayanan publik harus hadir dengan wajah manusiawi,” tegasnya. (Asyer Rokot)

Advertisement
Editor : Asyer Rokot
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Manado PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer