Pemkab Perkuat Jaring Pengaman Perempuan dan Anak di Minahasa Selatan 

MANADOPOST.ID-- Perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Minahasa Selatan tak lagi cukup dilakukan setelah kasus terjadi. Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan mulai memperkuat pendekatan pencegahan dan deteksi dini dengan melibatkan masyarakat, aparat penegak hukum, tenaga medis, pekerja sosial hingga tokoh agama.

Komitmen tersebut ditegaskan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan di bawah kepemimpinan Bupati Franky Donny Wongkar, melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA).

Kepala Dinas PPPA Minsel, dr. Erwin Schouten, mengatakan perlindungan terhadap kelompok rentan membutuhkan penanganan secara menyeluruh. Pemerintah tidak hanya hadir ketika kasus telah muncul, tetapi juga harus membangun sistem pencegahan agar potensi kekerasan maupun persoalan yang mengancam perempuan dan anak dapat diketahui sedini mungkin.

Menurutnya, edukasi mengenai hak-hak perempuan dan anak menjadi salah satu instrumen penting. Masyarakat juga perlu didorong menjadi bagian dari sistem deteksi dini di lingkungan masing-masing.

Pendekatan tersebut dinilai penting karena persoalan perempuan dan anak memiliki karakter yang kompleks dan tidak dapat diselesaikan oleh satu institusi saja.

“Penanganan isu ini membutuhkan sinergi lintas sektor, mulai dari aparat penegak hukum, tenaga medis, tokoh agama sampai lingkungan keluarga. Tujuannya agar setiap kasus dapat direspons secara cepat, rahasia dan efisien, serta korban mendapatkan perlindungan yang dibutuhkan,” tegas Schouten.

Ia menjelaskan, ketika kasus telah terjadi, Dinas PPPA Minsel memberikan pendampingan secara terpadu sesuai kebutuhan korban. Salah satunya melalui fasilitasi pendampingan psikologis dan asesmen untuk mengetahui kondisi serta kebutuhan korban.

Proses tersebut dilakukan melalui koordinasi dengan Pekerja Sosial (Peksos), kepolisian, baik Polres maupun Polsek setempat.

Dengan pola tersebut, penanganan tidak berhenti pada laporan awal. Pemerintah daerah berupaya memastikan korban tetap mendapatkan pendampingan sesuai perkembangan kasus.