Maximiliaan Jonas LombanMANADOPOST.ID—Aperatur Sipil Negara (ASN) dan tenaga harian lepas (THL) yang tersangkut permasalahan tuntutan ganti rugi (TGR) diingkatkan untuk segera diselesaikan.
Hal ini dikatakan Wakil Bupati Minahasa Tenggara (Mitra) Drs Joke Legi, saat penyerahan laporan hasil pemeriksaan (LHP) Inspektorat atas penggunaan anggaran tahun 2019-2020 di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB), Rabu (21/10) kemarin.
Legi menjelaskan, LHP yang diserahkan merupakan hasil audit pihak Inspektorat dalam pengawasan internal terkait kinerja seluruh jajaran unit kerja Dinas P2KB tahun 2019-2020.
“Adanya temuan yang berujung pada tuntutan ganti rugi harus segera diselesaikan unit kerja Dinas P2KB, mulai dari pejabat yang masih bertugas bahkan sudah pensiun, pegawai termasuk THL,” tegas Legi.
Selain itu, Legi mengingatkan, terkait kinerja seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan Pemkab Mitra, untuk menghindarkan diri dari hal-hal yang menyimpang.
“Jangankan penyimpangan dalam bentuk anggaran, penyimpangan terkait kerja-kerja yang tidak maksimal itu tidak boleh,” tukas Legi.(ctr-05/gel)