Fraksi PDIP Setujui Ranperda Pemerintahan Desa, Dorong Percepatan Pilkades di Minut

MANADOPOST.ID—Fraksi PDI Perjuangan DPRD Minahasa Utara menyatakan menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pemerintahan Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Sikap tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna Tingkat II DPRD Minahasa Utara yang digelar di ruang sidang DPRD, Senin (3/8/2026).

Pandangan akhir Fraksi PDI Perjuangan dibacakan oleh Roli Rorong. Dalam penyampaiannya, fraksi menilai keberadaan Perda Pemerintahan Desa menjadi kebutuhan penting untuk memberikan kepastian hukum sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang profesional, transparan, akuntabel, dan partisipatif.

Menurut Fraksi PDIP, desa merupakan ujung tombak penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat. Karena itu, regulasi yang mengatur pemerintahan desa dinilai harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fraksi juga menilai Ranperda tersebut telah disusun mengacu pada regulasi terbaru sebagai aturan pelaksana Undang-Undang Desa, yang mencakup penguatan pembinaan, pengawasan, peningkatan kapasitas aparatur desa, hingga mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan.