Tegas! Alex Mamesah Larang Kumtua Beri Uang ke Dinas PMD, Dukung Program Bupati dan Wakil Bupati

MANADOPOST.ID--Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Minahasa, Alexander Mamesah SSTP MSi, menegaskan tidak boleh ada praktik pungutan liar (pungli) dalam pelayanan administrasi maupun pengurusan berkas desa di lingkungan Dinas PMD.

Penegasan tersebut disampaikan Alexander saat menjadi narasumber dalam kegiatan Sosialisasi Dana Desa di Desa Kamangta dan Desa Tombuluan, Kecamatan Tombulu, Kamis (29/10/2026).

Kegiatan ini turut melibatkan unsur Kejaksaan Negeri Minahasa, Polresta Manado, serta pemerintah Kecamatan Tombulu.

Dalam kesempatan itu, Alexander mengingatkan para Hukum Tua, perangkat desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) agar mengelola Dana Desa secara transparan, bertanggung jawab, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Secara khusus, ia meminta seluruh Hukum Tua di Kabupaten Minahasa tidak memberikan uang dalam bentuk apa pun kepada dirinya maupun jajaran Dinas PMD saat mengurus administrasi desa.
"Ini instruksi Pak Bupati dan Ibu Wakil serta Ibu Sekda. Jangan ada lagi Kumtua yang kalau mau tanda tangan atau mengurus berkas di Dinas PMD kemudian memberi uang. Di mana pun saya siap tanda tangan. Tidak harus di ruangan saya," tegas Alex.

Ia menuturkan, jabatan, gaji, dan tunjangan yang diterimanya merupakan bentuk tanggung jawab yang harus dijalankan dengan baik, sehingga tidak ada alasan untuk mencari tambahan melalui pengelolaan anggaran dinas.
"Saya rasa jabatan, gaji dan tunjangan saya cukup. Tidak perlu lagi otak atik anggaran di dinas," ungkapnya.

Selain menekankan pelayanan yang bersih, Alexander mengingatkan bahwa salah satu tugas Dinas PMD adalah memeriksa laporan pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan Dana Desa dari setiap desa di Minahasa.

Karena itu, ia meminta para Hukum Tua agar mampu menyusun program dan laporan pertanggungjawaban secara mandiri, dengan memastikan setiap penggunaan anggaran sesuai peruntukan, program yang direncanakan, serta aturan yang berlaku.

"Gunakan Dana Desa secara tepat dan benar. Dan LPJ disusun dengan baik. Jangan ada lagi yang lewat pegawai PMD," tegasnya.

Menurut Alexander, pengelolaan Dana Desa yang tertib dan sesuai aturan menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa.