
Oleh: Meidy Yafeth Tinangon
(Anggota KPU Kabupaten Minahasa 2007-2018; Anggota KPU Provinsi Sulawesi Utara 2018-sekarang)
KETIKA surat suara telah dihitung, kotak suara telah ditutup, hasil pemilu ditetapkan, dan para pemenang dilantik, banyak orang mengira pekerjaan penyelenggara pemilu telah selesai. Padahal, justru pada saat sorotan publik mulai meredup itulah Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjalankan sebagian kerja terpentingnya: menjaga nyala demokrasi di antara dua pemilu.
Setelah presiden, anggota legislatif, gubernur, bupati, dan wali kota terpilih dilantik, tidak jarang muncul pertanyaan di tengah masyarakat: sekarang KPU mengerjakan apa? Pertanyaan tersebut lahir dari pandangan yang menempatkan pemilu semata sebagai peristiwa pencoblosan dan penghitungan suara. Dalam perspektif ini, tugas penyelenggara dianggap berakhir ketika pemenang telah ditetapkan dan dilantik.
Pandangan demikian bukan tanpa konsekuensi. Dalam berbagai diskusi mengenai desain kelembagaan penyelenggara pemilu, sesekali muncul gagasan agar lembaga penyelenggara tersebut tidak lagi bersifat permanen, melainkan dibentuk hanya menjelang pemilu dan dibubarkan setelah seluruh tahapan selesai. Logika yang digunakan sederhana: Jika pemilu hanya berlangsung lima tahun sekali, mengapa penyelenggaranya harus bekerja sepanjang waktu?
Padahal, membangun dan mengawal demokrasi bukanlah pekerjaan lima tahun sekali. Pemilu memang berlangsung secara periodik, tetapi kualitasnya ditentukan oleh berbagai pekerjaan yang dilakukan jauh sebelum pemungutan suara berikutnya tiba. Di sinilah pentingnya memahami bahwa KPU bukan sekadar penyelenggara sebuah peristiwa elektoral, melainkan pengelola sebuah siklus demokrasi yang berlangsung terus-menerus.
Pemahaman tersebut sesungguhnya telah tercermin dalam desain ketatanegaraan Indonesia. Para penyusun konstitusi tidak menempatkan KPU sebagai lembaga sementara yang hadir hanya ketika pemilu akan dilaksanakan. Karenanya, untuk memahami mengapa KPU harus terus bekerja bahkan ketika pemilu telah usai, kita perlu melihat kembali fondasi konstitusional yang melandasi keberadaannya.
Bekerja di Atas Fondasi Konstitusi
Konstitusi kita, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945, khususnya ketentuan Pasal 22E, menegaskan bahwa KPU adalah lembaga yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Kata “tetap” pada ketentuan ini menunjukkan bahwa eksistensi dan kerja KPU dirancang untuk melampaui momentum pemungutan suara semata. Jika pekerjaan KPU hanya muncul saat pemilu, maka tidak ada alasan konstitusi menetapkan lembaga ini sebagai institusi yang bersifat tetap.
Sifat tetap KPU juga harus dibaca dalam konteks desain demokrasi konstitusional Indonesia. UUD NRI 1945 mengatur bahwa pemilu diselenggarakan setiap lima tahun, sementara masa jabatan presiden, wakil presiden, anggota DPR, DPD, dan DPRD juga berlangsung selama lima tahun. Karena itu, di antara dua pemilu yang berjarak lima tahun tersebut, diperlukan sebuah institusi yang secara terus-menerus mempersiapkan, menjaga, dan mengevaluasi sistem kepemiluan.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




