Mahyudin Damis
Dosen Antropologi FISIP Universitas Sam Ratulangi Manado
“Saya berdiri di sini karena politik.”
Kalimat Plt. Rektor Universitas Sam Ratulangi, Prof. Jamaluddin Jompa, dalam sambutannya pada puncak Dies Natalis ke-62 FISIP Unsrat, 4 September 2026, layak didengar lebih lama daripada tepuk tangan yang mengikutinya. Pernyataan itu mengusik satu pertanyaan: ketika politik hadir di kampus, ke mana universitas harus berdiri?
Universitas bukan sekadar tempat orang memperoleh gelar akademik. Ia adalah ruang tempat pengetahuan diproduksi, manusia dibentuk, dan masa depan masyarakat ikut ditentukan. Apa yang berlangsung di dalamnya tidak pernah berhenti di balik pagar kampus.
Di situlah Sitou Timou Tumou Tou memperoleh makna yang lebih dari sekadar ungkapan identitas. Manusia hidup untuk memanusiakan manusia. Pendidikan memperoleh maknanya dari hubungan antarmanusia. Pengetahuan memperoleh nilainya ketika digunakan untuk menumbuhkan kehidupan, bukan untuk merendahkan atau menundukkan manusia lain.
Sebagai sesanti, Sitou Timou Tumou Tou tidak berhenti pada rangkaian kata di dinding atau dalam Sidang Terbuka Senat. Ia memuat cara pandang tentang bagaimana manusia hidup bersama. Clifford Geertz menyebut kebudayaan sebagai jaringan makna. Yang perlu ditanyakan bukan seberapa sering ia diucapkan, melainkan apakah ia menjadi ukuran ketika kekuasaan dijalankan dan konflik diselesaikan.
Ukuran itu berlaku pula dalam relasi kekuasaan di universitas. Rektor memiliki kewenangan. Senat memiliki fungsi. Dosen memiliki kebebasan akademik. Mahasiswa memiliki hak memperoleh pendidikan yang bermutu. Semua berada dalam hubungan yang tidak selalu bebas dari kepentingan dan konflik.
Universitas bukan ruang yang steril dari pertarungan kepentingan. Di dalamnya bertemu kewenangan, reputasi akademik, pengalaman birokrasi, jaringan sosial, kedekatan politik, dan kepercayaan yang dibangun sepanjang perjalanan akademik. Pierre Bourdieu menyebutnya sebagai arena. Posisi seseorang dalam sebuah arena lahir dari jabatan formal dan modal yang diakui bernilai. Perebutan jabatan rektor tidak berhenti pada kursi administratif. Yang dipertarungkan ialah legitimasi.
Politik tidak berhenti pada pilihan. Ia masuk ke cara orang membangun dukungan, mempertahankan posisi, membaca lawan, dan menggunakan kewenangan. Kekuasaan akademik bertemu dengan kekuasaan administratif. Modal sosial dan jaringan politik ikut bergerak di dalamnya. Pertanyaannya tetap sama: sejauh mana politik boleh menentukan arah universitas?
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!