Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Desa-Kelurahan Dilarang Blokade Jalan!!

C
Penulis: Clavel Lukas❯
Ilustrasi
Ilustrasi
MANADOPOST.ID-- Pemerintah di 15 kabupaten/kota se Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) khususnya kelurahan dan desa, dilarang untuk melakukan blokade atau penutupan jalan, yang berakibat terhambatnya akses keluar wasuk wilayah tersebut. Hal ini disampaikan Juru Bicara Gugus Tugas Covid-19 Provinsi Sulut Steven Dandel, Minggu (12/4) kemarin. Dandel juga mengatakan, sudah ada rapat koordinasi dengan pihak keamanan yaitu Polda Sulut, serta Kodam yang membahas kondisi wilayah. "Sebenarnya penutupan jalan itu tidak ada aturan hukumnya. Bahwa seluruh Pemerintah Daerah 15 kabupaten/kota, maupun level kecamatan dan desa tidak memiliki aturan untuk menutup jalan," ungkapnya. Penutupan jalan tersebut diungkapkan Dandel, tidak bisa dilakukan pasalnya Sulut belum berstatus Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBS). "Penutupan jalan itu belum pada waktunya untuk dilakukan. Karena memang Sulut itu belum berstatus PSBS. Ini harus diketahui pemerintah di 15 kabupaten/kota. Nantinya akan ada Peraturan Gubernur (Pergub) yang mengatur hal-hal tersebut. Agar lebih memperjelas dinamika transportasi masyarakat dimasa-masa yang runyam saat ini," tuturnya. Pemerintah di 15 kabupaten/kota disampaikan Dandel, hanya bisa melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap masyarakat yang akan keluar masuk wilayah. Namun tidak melakukan penutupan atau blokade jalan, yang membuat transportasi masyarakat terhambat. "Kalau mewaspadai dalam hal melakukan pemeriksaan semua masyarakat yang keluar masuk itu bisa dilakukan. Namun kalau penutupan jalan-jalan desa dan kelurahan, itu belum waktunya dilakukan. Kalau Sulut sudah berstatus PSBS, maka akan ada aturan baru yang diterbitkan untuk diterapkan daerah," kuncinya. (ewa/tan)

Advertisement
Advertisement
Editor : Clavel Lukas
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Manado PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

PSSI Sulut Tegaskan Surat ke Polda Bukan Laporan, Lima Klub Minta KP-KBP Diganti

PSSI Sulut Tegaskan Surat ke Polda Bukan Laporan, Lima Klub Minta KP-KBP Diganti

PSSI Sulawesi Utara menegaskan surat kepada Polda Sulut tertanggal 18 November 2026 bukan laporan, melainkan surat penegasan terkait rencana

Polda Sulut Tantang Pembuktian, Bantah Tudingan Permintaan Rp10 Miliar

Polda Sulut Tantang Pembuktian, Bantah Tudingan Permintaan Rp10 Miliar

Polemik dugaan permintaan dana operasional hingga Rp10 miliar yang menyeret pejabat Polda Sulawesi Utara (Sulut) mendapat respons keras dari

Nancy Hendriks Sentil Inkonsistensi Politik, Dulu Perjuangkan Gibran Kini Desak Pemakzulan

Nancy Hendriks Sentil Inkonsistensi Politik, Dulu Perjuangkan Gibran Kini Desak Pemakzulan

Aktivis perempuan asal Sulawesi Utara (Sulut), Nancy Angela Hendriks, angkat bicara menyikapi dinamika politik nasional yang menyeret nama

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer