PhotoMANADOPOST.ID--Delapan daerah pelaksana Pilkada serentak di Sulut, berpeluang dipimpin penjabat sementara (Pjs). Kemungkinan itu didasari dua dari tiga opsi penundaan Pilkada yang sebelumnya disepakati pemerintah dan DPR RI.
Diketahui, altematifpertama, penundaan tiga bulan dari September, jadwal sebelumnya. Artinya, pemungutan suara 9 Desember. Kedua, penundaan dilakukan selama enam bulan dari jadwal awal, yaitu 17 Maret 2021.
Pilihan ketiga, pemungutan suara ditunda 12 bulan hingga 29 September 2021. Bila opsikedua dipilih, Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut bisa dijabat sementara oleh pejabat pusat.
Pasalnya, akhir masa jabatan (AMJ) keduanya jatuh pada 12 Desember. Pun dengan jabatan Bupati Minahasa Utara, Bolaang Mongondow Selatan, Bolaang Mongondow Timur, Minahasa Selatan hingga Wali Kota Tomohon.
Kelima kepala daerah habis masa tugas periode 2015-2020 pada 17 Februari 2021. Dua daerah lain bisa menyusul dijabat Pjs. Bila alternatif ketiga dipilih. Menyusul masa bakti Wali Kota Bitung berakhir 30 Maret dan Manado pada 9 Mei 2021.
Ketua KPU Sulut Ardiles Mewoh belum mau berspekulasi. Baginya, waktu pasti penundaan. Pilkada sedang dibahas KPU pusat dengan DPR dan pemerintah. KPU RI, kata dia, juga telah mengusulkan Perppu kepada presiden sebagai dasar hukum penundaan Pilkada yang sudah disepakati eksekutif dan legislative pusat
"Itu konsekuensi jabatan birokrasi. Itu akan jadi ranahnya pemeritah. Kami masih menunggu petunjuk pusat terkait bagaimana nanti penundaan Pilkada dilakukan di daerah,” tuturnya.
Sementara itu, pengamat politik Ferry Liando menilai, pemilihan opsi ketiga yaitu penundaan hingga 23 September 2021, paling rasional. Jika demikian, Pemprov perlu menyiapkan penjabat di tujuh daerah.
Karena akan mengakhiri masa jabatan sebelum pencoblosan. Lanjut dia, berdasarkan Pasal 201 UU Pilkada, penjabat merupakan pejabat pengganti bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota yang masa jabatannya sudah habis.
Penjabat diisi oleh aparatur sipil negara (ASN) yang menduduki jabatan pimpinan tinggi madya, baik di level pemerintah pusat maupun provinsi. "Gubemur saat ini sudah harus mempersiapkan pejabat yang berasal dari eselon II pemprov,” tuturnya.
Kata dia, kewenangan penjabat kepala daerah cukup besar. Para pengganti kepala daerah sementara bisa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), menetapkan kebijakan, serta mengangkat atau memberhentikan pejabat sesuai peraturan perundang-undangan.
"Konsekuensinya ada pada incumbent baik 01 maupun 02. Harus siap bertarung tanpa fasilitas sebagai petahana. Ini sudah pasti akan sangat berpengaruh,” tukasnya. (jen)