Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Anggaran Pilkada Tidak Bisa Digeser Tangani Covid-19

C
Penulis: Clavel Lukas❯
Ilustrasi Pilkada
Ilustrasi Pilkada
MANADOPOST.ID--Wacana pergeseran anggaran Pilkada untuk penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19), dipastikan tidak akan terlaksana. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengeluarkan larangan pengalihan anggaran kontestasi lima tahunan itu. Hal tersebut tertuang dalam Surat Edaran Mendagri No 270/2931/SJ tertanggal 21 April 2020. Dalam poin utamanya, eks Kapolri meminta pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota tidak melakukan pengalihan anggaran Pilkada untuk kegiatan apapun. Tak terkecuali penanggulangan Covid-19. Pun dengan pencairan dana Pilkada menyesuaikan dengan penundaan tahapan Pilkada. Ketua KPU Sulut Ardiles Mewoh menyebut, pihaknya siap menjalankan semua keputusan pusat. Dia menyebut memang sejak awal, belum ada komunikasi antara KPU Sulut dengan Pemprov terkait wacana pergeseran anggaran Pilkada untuk penanggulangan Covid-19. "Kami belum diajak komunikasi untuk bahas itu. Artinya sampai dengan saat ini yang kita jalankan masih sesuai kesepakatan NPHD," jelasnya. Sementara, terkait pertemuan tripartid antara penyelenggara Pilkada dengan pemerintah pusat dan DPR RI, beberapa waktu lalu, baginya, barulah menghasilkan sebuah kesepakatan. Masih harus ditindaklanjuti dengan penerbitan Peraturan Presiden Pengganti Undang-undang (Perppu). "Karena keputusan itu diambil dengan beberapa catatan. Di antaranya, mempertimbangkan situasi dan kondisi hingga akhir Mei. Jadi masih ada catatan-catatan," tuturnya. Apabila masa darurat virus corona sudah berakhir, artinya bisa dilanjutkan tahapan. Pilkada ditunda tiga bulan dari jadwal semula. Artinya, tahapan dilanjutkan awal Juni nanti. Meski begitu, apapun keputusan nanti pihaknya siap mengeksekusi. "Sebab sejauh ini kami belum menemukan kendala berarti selain Pandemi Covid-19 yang memang menjadi alasan tertundanya Pilkada," ungkap dia. Sementara itu, pengamat politik Ferry Liando mengaku sulit menggeser anggaran Pilkada untuk Covid-19. Baginya, KPU akan sulit dalam dua hal. Penyelenggaraannya dan pelaporan keuangan. "Tentu bila menggunakan tata cara baku tidak mudah menyusun laporan keuangan. Harus ada permohonan untuk pengaturan khusus," nilai dia. Kegiatan yang luar biasa besar kalau mau dilaksanakan di akhir atau di awal tahun anggaran terlalu sulit dari sisi administrasi. "Tapi masalah penundaan bukan hanya anggaran. Tapi kesiapan penyelenggara juga," tutur dia. Bila belum ada perhitungan tepat kapan wabah itu berakhir, maka terlalu beresiko jika digelar Desember 2020. Katanya, hampir semua daerah telah mengalihkan sebagian anggaran untuk penganan Covid-19. "Kalaupun pada pada September atau Oktober ada jadwal pembahasan APBD perubahan, sepertinya tetap akan sulit karena KPU harus mengejar tahapan yang belum dilaksanakan sebelum September," ungkapnya. Baginya, jika melaksanakan tahapan sebelum pembahasan APBD perubahan, lalu pembiayaan Pilkada, terutama untuk tahapan awal mau diambil di mana? "Kemudian terlalu berat bagi penyelenggara akan berkerja profesional jika masih dihantui rasa ketakutan dan Trauma akibat Covid-19. Akan banyak aktivitas penyelenggara yang akan berinteraksi langsung dengan masyarakat," tuturnya. Menurut dia, itu akan jadi beban sehingga berpotensi menggangu kerja penyelengara. Selain itu, jika memang benar pemungutan suara direncanakan Desember 2020, maka KPU tetap butuh payung hukum baru. "Sebab pasal 201 ayat 6 UU 10/2016 Pilkada menyebut-kan bahwa pemungutan suara dipaksakan pada September 2020,” ungkapnya. Sebelumnya, Pilkada yang semula direncanakan September disepakati penundaannya selama tiga bulan akibat pandemi Covid-19. Dengan demikian, pemungutan suara dijadwalkan akan berlangsung, 9 Desember mendatang. (jen)

Advertisement
Advertisement
Editor : Clavel Lukas
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Manado PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

MK Putuskan Pilkada Langsung, Liando: Risikonya Berat, tapi itu Konsekwensi Demokrasi

MK Putuskan Pilkada Langsung, Liando: Risikonya Berat, tapi itu Konsekwensi Demokrasi

Kealpaan parpol dalam membekali etika dalam proses kaderisasi menyebabkan proses pemenagan baik pilkada maupun pemilu kerap dilakukan dengan cara-cara curang

Gibran, Kelalaian KPU, dan Aib Demokrasi

Gibran, Kelalaian KPU, dan Aib Demokrasi

Gibran, Kelalaian KPU, dan Aib Demokrasi. Ditulis Oleh: Suhendro Boroma, Anggota KPU Sulut 2003-2008, Pilkada langsung pertama di Indonesia

Pemetaan Dapil Jadi Salah Satu Agenda KPU Manado, Sedang Dibahas Secara Berkelanjutan

Pemetaan Dapil Jadi Salah Satu Agenda KPU Manado, Sedang Dibahas Secara Berkelanjutan

Pemetaan daerah pemilihan (dapil) sudah menjadi bagian ataupun agenda Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Manado

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer