PhotoMANADO—Panitia Khusus (Pansus) Penyertaan Modal ke PT Membangun Sulut Hebat (MSH) kembali menggelar pertemuan, kemarin. Rapat yang digelar dengan menerapkan protokol kesehatan Covid-19 ini, dihadiri fisik oleh sejumlah personel pansus serta ada yang mengikuti via teleconference.
Banyak hal menarik diperoleh dalam rapat pansus yang dipimpin Ketua Pansus Careig N Runtu (CNR) dan Wakil Ketua DPRD Victor Mailangkay itu.
Dimulai dari keabsahan aset. Hal itu membuat pansus akan turun lapangan melihat aset yang akan ditambahkan ke PT MSH. “Senin pekan depan kami akan cek,” kata politikus Partai Golkar ini. Tak hanya akan mengecek keabsahan aset, pansus pun bakal melihat akte pendirian PT MSH.
Dalam rapat yang dihadiri pihak eksekutif ini juga mencuatkan usulan jika salah satu legislator DPRD Sulut Arthur Kotambunan, diketahui mantan Komisaris Utama PT MSH untuk diundang. Ini disampaikan anggota pansus Berty Kapojos. Dia mengusulkan pansus mengundang Kotambunan. “Bisa undang Pak Arthur Kotambunan. Beliau pernah komisaris utama PT MSH,” kata Kapojos.
Sementara itu, Ketua Komisi II Cindy Wurangian yang juga anggota pansus yang hadir virtual mengajukan sejumlah catatan kritis terkait keberadaan PT MSH. Anggota DPRD Sulut tiga periode ini, yang tahu betul keberadaan PT MSH, mulai dari sejak didirikan termasuk penyertaan modal awal mempertanyakan mengenai masalah keabsahan setoran modal. “Penjelasan Pemprov, penambahan modal ini untuk penuhi 25 persen modal dari PT MSH. Di Perda sudah jelas modal awal 100 miliar. Jadi yang akan disetor nilainya 25 miliar. PT MSH sudah ada sejak 2016. Aturan yang saya ketahui, setoran modal awal harus enam puluh hari atau dua bulan. Sedangkan PT MSH sudah tiga tahun lebih. Harus ditelusuri keabsahan PT MSH ini dan Pemprov wajib jelaskan, didampingi oleh notaris,” tukas politikus Partai Golkar ini.
Dia juga menyinggung mengenai koordinasi antar pemegang saham. “Pemegang saham ada tiga. Pemprov, PD Pembangunan, dan Pemkot Bitung. Apakah sudah koordinasi. Karena ini akan mempengaruhi nilai saham dari pemegang saham lainnya,” urainya.
Wurangin pun mengaku heran dengan rencana tambahan modal ke PT MSH berupa kendaraan. “Di PP 27 2014, pasal 54, untuk mendapat persetujuan DPRD, pengalihan aset harus di atas nilai 5 Miliar. Dari 7 item yang akan dialihkan ada bangunan, tanah, pos jaga dan juga kendaraan nilainya hanya sekitar 300 jutaan,” tandasnya.(gel)