Ardiles MewohMANADOPOST.ID--Meskipun peningkatan kasus Coronavirus Disease (Covid-19) belum melandai. Pilkada serentak di Sulawesi Utara (Sulut) dipastikan tidak akan kembali ditunda. Tetap 9 Desember mendatang.
Pesta demokrasi bakal digelar dengan dengan penerapan protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19. Tahapan yang tertunda pun akan dilanjutkan, Juni mendatang.
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulut Ardiles Mewoh memastikan pihaknya siap. “Kita tunggu PKPU diiterbitkan. Setelah itu kita langsung bergerak melaksanakan tahapan dengan protokol Covid-19. Semua tahapan harus dilaksanakan dengan menjamin keselamatan bersama,” tuturnya, semalam.
Lanjut dia, kalau PKPU sudah terbit semua stakeholder harus siap termasuk pengamanan. Dia menambahkan, tahapan kembali dilanjutkan senga ditandai dengan pengaktifan sekira 50 ribu jajaran ad hoc se-Sulut yang sudah terbentuk sampai di tingkat PPS.
“Saat ini status ad hoc non aktif. Pengaktifan kembali akan diatur di perubahan PKPU tahapan,” tambah dia. Diketahui, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam Raker bersama Komisi II DPR RI, Rabu (27/5) kemarin, menyebut desakan pilkada ditunda hingga 2021 pun tak menjamin virus corona berakhir.
“Opsi diundur di 2021 Maret atau September, itu pun tidak menjamin. Dulu kita memang punya harapan pada waktu rapat yang pertama, harapan kita, mungkin situasi kita belum jelas saat itu seperti apa virus ini endingnya. Kita waktu itu skenarionya adalah 2021 itu aman,” ujar Tito.
Pengamat politik Ferry Liando menilai keputusan tersebut cenderung spekulatif. “Dan jika tidak dipertimbangkan maka akan beresiko pada aspek keselamatan masyarakat. Hingga kini belum ada pengumuman resmi dari WHO,” kata dia.
Lanjutnya, pemerintah maupun gugus tugas Covid-19 belum bisa menjamin kapan pandemik akan berakhir. Saat ini kurva statistik pasien belum melandai. Pergerakan kurva masih tetap naik.
“Tidak mungkin pilkada dilaksanakan dalam kondisi mencekam seperti ini. Jika dilaksnakan maka akan berkonsekuensi pada beberpa hal,” nilai Ketua Senat FISIP Unsrat itu.
Di antaranya, berpotensi memicu makin banyaknya penularan baik dari masyarakat maupun dari petugas pemilu. Selain itu, kualitas proses pemilu bisa tidak berjalan dengan baik karena sulit bagi petugas bekerja profesional karena berhadapan dengan ancaman virus. “Money politik bisa dijadikan alasan pembenaran karena tekanan ekonomi masyarakat yang sulit juga jadi ancaman,” ungkap dia.
Menurutnya, tidak semua pemda siap dengan anggaran tambahan yang terulang dalam NPHD. Sebab, anggaran pilkada perlu disesuaikan dengan pengadaan alat pelindung diri (APD) baik untuk petugas maupun masyarakat.
“Jika kualitas proses buruk, maka akan berdampak pada kualitas hasil. Bisa jadi yang terpilih itu bukan pemimpin yg diharapkan. Karena prosedur tidak dilakukan secara ketat dan terbuka,” tukasnya.(jen)