Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Bawaslu Sulut Mantapkan Pengawasan

A
Penulis: Angel Rumeen❯
Herwyn Malonda (Foto: Bawaslu RI)
Herwyn Malonda (Foto: Bawaslu RI)
MANADO—Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulawesi Utara (Sulut) sangat siap menghadapi pemilihan kepala daerah (pilkada). Walaupun tanggal pastinyas masih menunggu aturan terbaru. Bawaslu pun rutin menggelar ‘Sekolah Baku Bekeng Pande’. Akibat Covid-19, kegiatan ini dilaksanakan secara daring, pada Rabu (27/5). Dipandu staf Divisi SDM dan Organisasi Bawaslu Provinsi Sulut. Kali ini bertema ‘Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilihan’. Kegiatan tersebut tidak hanya diikuti pimpinan serta staf Divisi SDMO. Namun beberapa pimpinan divisi lainnya ikut. Diawali materi Ketua Bawaslu Kota Kotamobagu Musly Mokoginta. Terkait penyelesaian sengketa pada pelaksanaan pilkada secara umum. Kemudian dilanjutkan mekanisme pengawasan tahapan dan penanganan pelanggaran serta bagaimana proses sengketa pemilihan di tengah pandemi Covid-19. Sebelumnya, anggota Bawaslu Provinsi Sulut Supriyadi Pangellu memberikan arahan kepada peserta rapat tentang kedudukan dan status hukum dari Perbawaslu. “Dimana ini menjadi acuan atau pedoman jajaran Bawaslu di Sulut dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan dan terlebih khusus dalam penyelesaian sengketa proses pilkada,” katanya. Selanjutnya Pangellu menerangkan tentang proses mediasi dan adjudikasi. “Agar Bawaslu kabupaten/kota sebagai penyelenggara pemilu dalam pilkada tahun 2020 memiliki kemampuan mumpuni dan kepercayaan diri sebagai majelis, menyelesaikan proses hukum kepemiluan,” tukasnya. Namun Pangellu juga menegaskan semua harus berdasarkan ketentuan Perbawaslu yang berlaku. Selanjutnya Ketua Bawaslu Sulut Herwyn Malonda yang bergabung usai rapat daring dengan Bawaslu RI, menambahkan beberapa hal berhubungan dengan materi yang sudah dipaparkan Musly. “Proses sengketa pemilihan kepala daerah ke depannya oleh jajaran Bawaslu Provinsi Sulut melibatkan staf di luar dari divisi HP3S Bawaslu di kabupaten/kota. Khususnya yang melaksanakan pilkada tahun 2020 ini,” urainya. Selanjutnya, kata Malonda, untuk Bawaslu kabupaten/kota dalam menjalankan sidang sengketa proses pilkada, agar memperhatikan dan disiplin dalam mengambil keputusan hukum secara kelembagaan. Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan perbawaslu dalam pelaksanaannya. Malonda kemudian menambahkan, dalam diskusi Sekolah Baku Bekeng Pande berikutnya oleh Divisi SDMO, jajaran Bawaslu Sulut akan meningkatkan peserta meeting daring via zoom. Dengan melibatkan koordinator divisi lainnya “Nantinya mereka pun dapat memberikan masukan dan tanggapan secara aktif dalam melaksanakan diskusi,” jelasnya. Di bagian akhir Malonda meminta keaktifan pimpinan dan staf divisi SDMO yang telah diundang dalam zoom meeting lebih ditingkatkan. “Diharapkan mengikuti juga zoom meeting yang akan dilaksanakan Divisi Pengawasan dan HP3S. Sehingga nantinya dapat saling melengkapi dan menambah wawasan terkait tugas-tugas kelembagaan Bawaslu menjelang Pilkada 2020,” kunci Malonda.(*)

Advertisement
Advertisement
Editor : Angel Rumeen
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Manado PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

MK Putuskan Pilkada Langsung, Liando: Risikonya Berat, tapi itu Konsekwensi Demokrasi

MK Putuskan Pilkada Langsung, Liando: Risikonya Berat, tapi itu Konsekwensi Demokrasi

Kealpaan parpol dalam membekali etika dalam proses kaderisasi menyebabkan proses pemenagan baik pilkada maupun pemilu kerap dilakukan dengan cara-cara curang

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer