Herwyn Malonda (Foto: Bawaslu RI)MANADO—Rabu (3/6) kembali digelar ‘Sekolah Baku Bekeng Pande’. Pertemuan daring yang diadakan Bawaslu Provinsi Sulut divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi itu, sudah 7 kali dilaksanakan dan diikuti Bawaslu kabupaten/kota serta Panwaslu kecamatan se-Sulut. Tema kali ini mengangkat “Pemetaan Kerawanan dan Strategi Pengawasan Pilkada di Masa Pandemi Covid-19.”
Ketua dan seluruh anggota serta Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulut ikut serta memberikan arahan. Diawali anggota Bawaslu Provinsi Sulut Divisi Pengawasan Kenly Poluan. Dia yang mengatakan telah menyusun perencanaan pengawasan dengan menyesuaikan situasi dan kondisi terkini yang tengah dilanda wabah. “Diharapkan dalam pelaksanaan pengawasan ini bisa mengindentifikasi dan menambah referensi terkait potensi pelanggaran pilkada,” katanya sembari menambahkan, untuk memperkuat kelembagaan Bawaslu dalam pelaksanakan pilkada, terkait pemutakhiran data pemilih, maka pengawasan akan dilaksanakan juga kepada petugas coklit PPDP (Petugas Pemutakhiran Data Pemilih) yang menyusun daftar pemilih di tingkat kelurahan/desa hingga tahapan DPS. “Meski KPU sampai sekarang belum memberi informasi data pemilih kepada Bawaslu,” sebutnya.
Di kesempatan kedua, Supriyadi Pangellu menyampaikan masukan. KPU dan Bawaslu saat ini sedang menyusun regulasi terkait pelaksanaan tahapan pilkada ditengah pandemi Covid-19. “Pastinya dengan menggunakan protokoler pencegahan Covid-19 untuk pemangku kepentingan pada pelaksanaan pilkada ini. Selain itu lewat kegiatan ini juga bisa menambah referensi pemetaan pengawasan dan strategi pengawasan partisipatif oleh masyarakat kedepannya,” beber Pangellu.
Selanjutnya, Mustarin Humagi dalam penyampaiannya lebih condong kepada tertib hukum oleh jajaran bawaslu. Sesuai peraturan perundang-undangan di tengah pandemi Covid-19. “Juga disipilin pengawasan kepada KPU, peserta Pilkada, dan Pemilih. Walaupun tahapan pilkada akan sulit berjalan di tengah pandemi, namun penyelenggara akan tetap optimis menjalankan tugas, wewenang, dan kewajibannya sesuai hukum positif,” tukasnya.
Sementara, Awaluddin Umbola, berbicara terkait pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yang berhubungan dengan Perpu Nomor 2 Tahun 2020 yang mengatur pergeseran jadwal tahapan ke depannya.
Dikatakannya ajaran Bawaslu Sulut harus mempersiapkan diri dan cepat beradaptasi dengan keadaan Covid-19 ini seiring berjalannya tahapan pilkada 15 Juni. “Namun dengan tidak mengenyampingkan tertib hukum dalam setiap kebijakan maupun pelaksanaan tahapan pilkada,” tambahnya.
Kepala Sekretariat Bawaslu Aldrien Christian, pada pertemuan daring ini berharap pelaksanaan tahapan pilkada yang akan dilanjutkan 15 Juni 2020 bisa berjalan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku. Sambil tetap menjaga integritas. “Terkait pos anggarannya juga akan ada perubahan. Dikarenakan situasi yang berbeda sebelum terjadinya dan sesudah terjadinya pandemic Covid-19,” tandasnya.
Sebelum ‘Sekolah Baku Bekeng Pande’ dibuka, Ketua Bawaslu Provinsi Sulut Herwyn Malonda menyampaikan tentang pentingnya keterlibatan masyarakat pada pengawasan pilkada pemetaan pelanggaran. “Keterlibatan publik sangatlah penting terkait pengawasan partisipatif dan pemetaan pelanggaran-pelanggaran dalam bentuk baru. Begitu juga divisi-divisi lainnya yang melaksanakan meeting daring memperkuat dan meningkatkan kapasitas kelembagaan jajaran Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara,” jelas Malonda.
Dr Ferry Liando sebagai narasumber pertama, dalam materinya menjelaskan tentang regulasi pelaksanaan pilkada tahun 2020 di tengah pandemik covid-19. Dijelaskan pula terkait proses pelanggaran dan sengketa pada pilkada yang pastinya akan mengganggu jalannya proses tersebut sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan oleh peraturan yang berlaku. Selanjutnya disampaikan tentang personil penyelenggara pemilu pada pilkada, dimana ada hal-hal yang bisa saja dapat menghambat, seperti salah satu daerah di Sulut yang belum ada jaringan internet sehingga beberapa jajaran penyelenggara tidak bisa mengaksesnya melalui smart phone serta keterbatasan alat-alat elektronik yang menjadi alat bantu untuk jalannya tahapan.
“Sudah menjadi tugas dari penyelenggara pemilu agar pilkada dapat terlaksana dengan baik, berkualitas dan berintegritas,” kuncinya.
Raymond Manangkabo sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud menjadi narasumber kedua. Dalam materinya dijelaskan tentang pengawasan partisipatif pada tahapan pilkada di tahun 2020 ini, yang bukan hanya dilakukan oleh jajaran kelembagaan Bawaslu, namun mengikutsertakan keterlibatan masyarakat untuk berpartisipasi melaksanakan pengawasan secara bersama-sama, agar potensi pelanggaran dalam Pilkada dapat diminimalisir.
Usai Manangkabo memberi materi, dibuka kesempatan untuk peserta pertemuan daring ini berdiskusi hingga nanti dihasilkan solusi dari setiap kendala bila tahapan pilkada berjalan ditengah pandemic Covid-19.(*)
.