Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Waspada Dukungan Calon Perseorangan Fiktif

C
Penulis: Clavel Lukas❯
Ilustrasi Pilkada
Ilustrasi Pilkada
MANADOPOST.ID—Pilkada serentak saat ini sedang masuk dalam tahapan verifikasi calon perseorangan. Perlu diwaspadai adanya dukungan manipulatif atau fiktif. Terkait hal itu, pengamat politik Sulut Ferry Daud meminta tahapan tersebut dikawal dengan baik. Wakil Sekjen PP Asosiasi Ilmu Politik Indonesia, (AIPI) ini mengatakan, karena jalur perseorangan harus mendapat dukungan awal dari masyarakat. Syarat dukungan tersebut haruslah tersebar lebih dari 50 persen jumlah kecamatan di kabupaten/kota bersangkutan. “Syarat minimal dukungan calon kepala daerah jalur perseorangan berbeda-beda tiap daerah. Angka syarat minimal dukungan dihitung dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) masing-masing wilayah. Khusus pemilihan calon bupati dan wali kota, daerah dengan jumlah DPT 0-250.000, syarat minimal dukungannya sebesar 10 persen. Bagi daerah dengan jumlah DPT 250.000-500.000, syarat minimal dukungan sebanyak 8,5 persen. Daerah dengan jumlah DPT 500.000 - 1 juta syarat minimalnya 7,5 persen, dan 6,5 persen untuk daerah dengan jumlah DPT lebih dari 1 juta,” ujarnya kepada Manado Post, kemarin. Menurut Tenaga Ahli Dirjen Otda Kementerian Dalam Negeri ini, pihak pengawas, yaitu Bawaslu harus mengawasi ketat penyebaran dukungan lebih dari 50 persen jumlah kecamatan. “Inilah angka-angka yang harus diawasi ketat oleh Bawaslu. Selain apakah angka mencukupi, perlu juga dikawal apakah yang mendukung itu benar dilakukan sesuai identitas, dan tempat tinggal,” katanya. Peneliti pada Electoral Research Institute (ERI) ini juga menjelaskan, UU memberikan larangan pada masyarakat tertentu seperti penyelenggara, ASN, TNI/Polri untuk tidak tercatat sebagai pemberi dukungan calon perseorangan. Jika hal itu ditemui maka akan diputuskan pemberi dukungan tidak memenuhi syarat atau TMS. “Memang dimaklumi bahwa pengawas tidak akan leluasa bergerak untuk melakukan pengawasan karena Covid-19, namun jangan sampai data-data yang disampaikan sifatnya manipulatif atau fiktif. Tenaga-tenaga operator yang mendata secara administratif juga harus diawasi jangan sampai ada kelengahan atau kesengajaan dalam menginput data,” katanya. Berdasarkan PKPU 5/2020, tambah Liando, bahwa tahapan verifikasi faktual berkas dukungan bakal calon perseorangan sudah dimulai sejak 24 Juni hingga 12 Juli. “Kalau hasil verifikasi menunjukkan bahwa bakal paslon ternyata tidak memenuhi jumlah syarat minimal dukungan, KPU akan memberi waktu bagi bakal paslon untuk mencukupi kekurangan tersebut. Tapi jumlah yang harus digenapi menjadi dua kali lipat dari jumlah kekurangan. Jadi perlu dijaga jangan sampai terjadi manipulasi jumlah dukungan, sebaran atau dukungan fiktif,” tegasnya. Sementara itu, Ketua Divisi Sosialisasi, Parmas dan SDM Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulut Salman Saelangi mengatakan, untuk pemilihan gubernur (pilgub) tidak ada verifikasi calon perseorangan karena tak ada kandidat yang mendaftar. “Pilgub tidak ada calon perseorangan. Di Sulut hanya ada tiga daerah yang memiliki calon perseorangan. Yaitu Manado, Minsel, dan Tomohon,” singkatnya. (can)

Advertisement
Advertisement
Editor : Clavel Lukas
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Manado PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

MK Putuskan Pilkada Langsung, Liando: Risikonya Berat, tapi itu Konsekwensi Demokrasi

MK Putuskan Pilkada Langsung, Liando: Risikonya Berat, tapi itu Konsekwensi Demokrasi

Kealpaan parpol dalam membekali etika dalam proses kaderisasi menyebabkan proses pemenagan baik pilkada maupun pemilu kerap dilakukan dengan cara-cara curang

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer