Steven KandouwMANADOPOST.ID—2020 ini Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), bakal menggelar Pemilihan kepala daerah (Pilkada). Situasi aman dan kondusif, dimintakan Wakil Gubernur Sulut Steven Kandouw harus tetap dijaga.
Kandouw tegas mewarning kepala desa (Kades), tetap netral dan menjaga keamanan daerah. Jangan ada Kades yang menurut Kandouw, menunjukkan keberpihakan pada satu calon tertentu, atau membuat perbedaan ditengah masyarakat desa.
"Ingat, Kades ataupun perangkat desa lainnya, harus tetap netral. Jangan ada Kades yang membenturkan rakyatnya sendiri. Saya harus mewarning keras ini," ungkapnya, Jumat (26/6) kemarin.
Kandouw mengatakan, Pemprov Sulut telah mengalokasikan anggaran Pilkada yang didalamnya termasuk pengamanan Pilkada.
"Ya pihak keamanan tidak segan-segan menangkap oknum yang ingin melakukan kekacauan. Termasuk Kades dan perangkat desa yang ingin membuat masyarakat desa saling berbenturan. Jika ada Kades yang seperti itu, pihak aparat hukum bakal turun langsung. Kita juga akan evaluasi desa tersebut. Kades harus terus membuat masyarakat desa tetap rukun dan damai," tuturnya.
Sementara itu, pakar pemerintahan Dr Jhony Lengkong mengatakan, tugas Kades adalah menjalankan pemerintahan desa. Tidak boleh menurut Lengkong, ada Kades yang terlibat dalam kegiatan politik.
"Jadi Merujuk pada Undang-Undang (UU) 7/2017, tentang Pemilihan Umum, bahwa setiap Kades yang dengan sengaja membuat keputusan atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun, dan denda paling banyak Rp 12 Juta," terangnya.
Lengkong juga mengatakan, Kades yang terpilih dari proses demokrasi, secara otomatis mengikat dalam regulasi tentang pemerintahan.
"Karena pasca dilantik mereka sudah resmi menjabat sebagai Kades, maka segera aturan sudah mengikat, termasuk kewajiban untuk tidak memihak kepada calon atau pun partai politik mana pun. Mereka ini adalah pemerintah. Jadi sebagai pemerintah tidak bisa ikut kegiatan politik. Apalagi membenturkan rakyat. Jelas sangat melanggar," kuncinya. (*)
Sembilan desa diperiksa kejaksaan terkait kasus dana desa. Hal tersebut ditegaskan oleh pihak kejaksaan. Sejumlah Kepala desa di kabupaten kepulauan talaud ikut terseret dalam kasus ini
Kealpaan parpol dalam membekali etika dalam proses kaderisasi menyebabkan proses pemenagan baik pilkada maupun pemilu kerap dilakukan dengan cara-cara curang