Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Kepala Desa Wajib Netral

C
Penulis: Clavel Lukas❯
Steven Kandouw
Steven Kandouw
MANADOPOST.ID—2020 ini Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), bakal menggelar Pemilihan kepala daerah (Pilkada). Situasi aman dan kondusif, dimintakan Wakil Gubernur Sulut Steven Kandouw harus tetap dijaga. Kandouw tegas mewarning kepala desa (Kades), tetap netral dan menjaga keamanan daerah. Jangan ada Kades yang menurut Kandouw, menunjukkan keberpihakan pada satu calon tertentu, atau membuat perbedaan ditengah masyarakat desa. "Ingat, Kades ataupun perangkat desa lainnya, harus tetap netral. Jangan ada Kades yang membenturkan rakyatnya sendiri. Saya harus mewarning keras ini," ungkapnya, Jumat (26/6) kemarin. Kandouw mengatakan, Pemprov Sulut telah mengalokasikan anggaran Pilkada yang didalamnya termasuk pengamanan Pilkada. "Ya pihak keamanan tidak segan-segan menangkap oknum yang ingin melakukan kekacauan. Termasuk Kades dan perangkat desa yang ingin membuat masyarakat desa saling berbenturan. Jika ada Kades yang seperti itu, pihak aparat hukum bakal turun langsung. Kita juga akan evaluasi desa tersebut. Kades harus terus membuat masyarakat desa tetap rukun dan damai," tuturnya. Sementara itu, pakar pemerintahan Dr Jhony Lengkong mengatakan, tugas Kades adalah menjalankan pemerintahan desa. Tidak boleh menurut Lengkong, ada Kades yang terlibat dalam kegiatan politik. "Jadi Merujuk pada Undang-Undang (UU) 7/2017, tentang Pemilihan Umum, bahwa setiap Kades yang dengan sengaja membuat keputusan atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun, dan denda paling banyak Rp 12 Juta," terangnya. Lengkong juga mengatakan, Kades yang terpilih dari proses demokrasi, secara otomatis mengikat dalam regulasi tentang pemerintahan. "Karena pasca dilantik mereka sudah resmi menjabat sebagai Kades, maka segera aturan sudah mengikat, termasuk kewajiban untuk tidak memihak kepada calon atau pun partai politik mana pun. Mereka ini adalah pemerintah. Jadi sebagai pemerintah tidak bisa ikut kegiatan politik. Apalagi membenturkan rakyat. Jelas sangat melanggar," kuncinya. (*)

Advertisement
Advertisement
Editor : Clavel Lukas
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Manado PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Optimalkan Harmonisasi BPD dan Kades, Ketua ABPEDNAS Sulut Stefanus Liow: Positif untuk Warga Desa

Optimalkan Harmonisasi BPD dan Kades, Ketua ABPEDNAS Sulut Stefanus Liow: Positif untuk Warga Desa

Harmonisasi BPD dan Kepala Desa dioptimalkan oleh ABPEDNAS bersama Pemprov Sulawesi Utara, Kejati dan FISIP Unsrat. Tergambar dalam Pelatiha

Sembilan Desa Diperiksa Kejaksaan, Kepala Desa Terseret: Dugaan Korupsi Dana Desa

Sembilan Desa Diperiksa Kejaksaan, Kepala Desa Terseret: Dugaan Korupsi Dana Desa

Sembilan desa diperiksa kejaksaan terkait kasus dana desa. Hal tersebut ditegaskan oleh pihak kejaksaan. Sejumlah Kepala desa di kabupaten kepulauan talaud ikut terseret dalam kasus ini

MK Putuskan Pilkada Langsung, Liando: Risikonya Berat, tapi itu Konsekwensi Demokrasi

MK Putuskan Pilkada Langsung, Liando: Risikonya Berat, tapi itu Konsekwensi Demokrasi

Kealpaan parpol dalam membekali etika dalam proses kaderisasi menyebabkan proses pemenagan baik pilkada maupun pemilu kerap dilakukan dengan cara-cara curang

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer