Kapolda Sulut Irjen Pol Royke Lumowa menyerahkan Bansos Forkopimda Sulut ke Nelayan di Minsel, Selasa (5/5). (Reza/MP)MANADOPOST.ID—Pengelolaan refocusing anggaran diminta Presiden Joko Widodo harus transparan. Hal ini juga selalu disampaikan Gubernur Olly Dondokambey.
Bahkan beberapa waktu lalu, gubernur di hadapan wartawan yang bertanya mengenai rincian alokasi anggaran tak segan membeberkannya. Apalagi OD, sapaan akrabnya telah melakukan penandatanganan MoU dengan beberapa pihak untuk pengawasan anggaran Covid-19.
Dimaksudkan agar anggaran tepat sasaran serta transparan. Namun berbeda dengan yang dilakukan oknum anak buah gubernur. Dimana terdapat anggaran di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang pemanfaatannya belum bisa dibeber dengan rinci.
Dari penelusuran, terdapat anggaran senilai Rp 877 juta dalam penanganan Covid-19. Namun ada anggaran berpindah tangan di Biro Administrasi Pimpinan (Adpim). Ini diketahui, berdasarkan pernyataan Kepala Biro Pemerintahan dan Otda Jemmy Kumendong, waktu lalu.
"Jadi berkas proses di situ (Biro Administrasi Pimpinan, red) tagihan di BPBD, tapi nanti mereka yang urus. Jadi bukan Biro Pemerintah yang kelola. Tapi Biro Administrasi Pimpinan. Silahkan langsung saja cek ke Kabag Chres Iroth (Christian Iroth, red)," ungkapnya.
Kepala BPBD Sulut Joy Oroh juga tak ingin membeber berapa sebenarnya alokasi anggaran sebenarnya, maupun serapan yang telah dilakukan. "Cari waktu saja wawancara di kantor," ungkap Oroh, yang tidak mau membeber anggaran tersebut, saat dihubungi via WhatsApp, Jumat (3/6) kemarin.
Lebih miris, terkait penelusuran transparansi anggaran, anak buah Gubernur Sulut Olly Dondokambey (OD) Christian Iroth seperti anti kritik. Dia mempersalahkan media saat memuat berita tersebut.
"Kamu banyak belajar. Salah skali karena kamu tidak konfirmasi pada saya. Padahal arahan Kaban BPBD dgn Karo Pemerintahan jelas," ucapnya. Dalam klarifikasi dengan media ini, Iroth tidak mau menjawab pertanyaan terkait serapan anggaran.
Pakar pemerintahan Dr Jhony Lengkong menyayangkan hal tersebut. "Kalau memang benar tidak mau dibeber patut dipertanyakan. Kenapa tidak diungkap ke publik? Wartawan saja tidak bisa mengakses, apalagi masyarakat. Apalagi ini kan hasil dari pergeseran anggaran. Harusnya dibuka kepada masyarakat," ungkapnya.
Lengkong mengungkapkan, mentalitas aparatur sipil negara harus baik, apalagi dalam mengayomi masyarakat. "Ada namanya reformasi birokrasi. Itu semua dipermudah, baik soal izin, pelayanan hingga transparansi. Semua itu jalan dengan baik, yang harus dibarengi mental penyelenggara pemerintahan. Jika semua memiliki semangat yang sama dalam penanganan Covid-19, maka semua terbuka dan transparan," kuncinya. (ewa/gel)