Warga Pandu ketika mendatangi kantor DPRD Provinsi Sulawesi Utara, mengadukan soal mafia tanah.MANADOPOST.ID—Sekira 100 orang warga Pandu mendatangi kantor DPRD Sulawesi Utara, Selasa (21/7). Mereka mengadukan ada oknum yang membuat keresahan di lingkungan tempat tinggal. Menurut orator Matheus Ratulangi, ada 43 sertifikat tanah yang diterbitkan oleh BPN Manado, atas tanah yang mereka tinggali ilegal.
“Tuntutan kami, DPRD Sulut meminta BPN Sulut menindaklanjuti putusan PTUN dan pengadilan untuk membatalkan sertifikat yang diterbitkan sebanyak 43 buah. Dalam fakta persidangan, sertifikat itu didapat dari proyek abal-abal,” tukasnya.
Diapun menyebut, masyarakat mulai diteror pemilik sertifikat. Menariknya, dari orasi Ratulangi dia menyebut ada 17 oknum pegawai BPN yang mengantongi sertifikat tersebut.
Sekwan Glady Kawatu ketika menerima pendemo mengatakan, dirinya sudah koordinasi dengan Biro Hukum Setprov Sulut.
“Saya diberitahu jika tanah yang sekarang ditinggali saudara-saudara masih milik Pemprov Sulut. Sesuai SK Gubernur 132 Tahun 2000, bapak dan ibu menempati lahan tersebut seizin Pemprov Sulut. Izin ini belum dicabut. Jadi silakan masih menempati lokasi yang ada,” jelas mantan Kepala Biro Hukum ini.
DPRD kata Kawatu akan berkoordinasi dengan BPN. Untuk mempertanyakan sertifikat yang terbut di atas tanah negara yang dikuasi Pemprov Sulut.
“Jadi tiba-tiba terbit 43 sertifikat dari BPN. Ini juga jadi pertanyaan Pemprov dan DPRD. Kami akan berkoordinasi dengan pihak BPN terkait proses keluarnya sertifikat, sementara ini tanah negara,” urai Kawatu.
Lebih jauh, anggota DPRD Sulut Amir Liputo menekankan dia akan siap mengawal pembatalan sertifikat.
“Sebagai wakil rakyat kita kawal dan berjuang bersama. Hal ini akan saya laporkan ke pimpinan dewan. Termasuk merekomendasikan tak hanya membatalkan sertifikat tapi juga menindak oknum-oknum yang menerbitkan sertifikat-sertifikat itu,” tegasnya.(gel)