Narasumber dan host dialog virtual yang mengambil tema ‘Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi Perempuan serta Ketersediaan Akses Layanan di Tengah Pandemi Covid-19’, kemarin.MANADOPOST.ID—Kesehatan seksual dan reproduksi perempuan seharusnya menjadi perhatian semua pihak. Baik itu pemerintah, tenaga kesehatan, lembaga kemasyarakatan, LSM, hingga anggota legislatif.
Terlebih khusus saat pandemi Covid-19. Hal ini ditekankan langsung Koordinator Peneliti Studi JKN Swara Parangpuan Sulut Zanjabi Wakid MPd, dalam diskusi Swara Parangpuan (Swapar) dan Manado Post, kemarin.
Dia menurutkan, saat ini seharusnya semua pihak berhenti memperdebatkan persoalan kesehatan reproduksi, tapi bagaimana membangun sebuah sinergitas untuk mengatasi hal tersebut. Serta memberikan layanan yang baik bagi masyarakat.
Wakid menyoroti, masih sangat sulit mendapatkan data mengenai layanan rumah sakit yang ada di Sulut.
“Terkait dengan keterbukaan informasi di beberapa rumah sakit masih sangat sulit didapatkan. Pengalaman kami di Swapar saat mau melakukan penelitian, itu tidak diperbolehkan, dan susah untuk masuk. Padahal keterbukaan informasi layanan kesehatan merupakan amanat undang- undang. Entah apa yang disembunyikan,” sorotnya di sela dialog virtual yang mengambil tema ‘Hak kesehatan seksual dan reproduksi perempuan serta ketersediaan akses layanan di tengah pandemi Covid-19’.
Lanjutnya, sinergitas masih menjadi persoalan. Menurutnya meskipun dalam berbagai kesempatan semua stakeholder terlihat kompak dalam membicarakan sebuah aturan, namun fakta di lapangan, sering terjadi benturan.
Seperti halnya layanan BPJS Kesehatan, dan lain sebagainya. Yang pada akhirnya berdampak pada masyarakat, khususnya perempuan, terlebih khusus lagi perempuan pesisir. “Ini sangat penting untuk dibahas,” tekannya.
Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Kesehatan Sulut dr Debbie Kalalo memberikan klarifikasinya. Dia memastikan, di Sulut ini semua perempuan mendapatkan layanan kesehatan yang baik. Meskipun saat pandemi Covid-19. Sekira 198 puskesmas di seluruh Kabupaten Kota se Sulut terus memberikan layanan yang baik.
“Pada intinya semua perempuan berhak mendapatlan layanan kesehatan reproduksi. Di Sulut ini tidak ada satu pun perempuan yang tidak mendapatkan layanan kesehatan produksi dengan baik. Semuanya terlayani,” katanya.
Meskipun tak menampik, ada beberapa persoalan perempuan yang sering terjadi. Diantaranya masalah gizi, anemia, kekerasan pada perempuan, penyakit menular maupun tidak, dan masih banyak lagi. Pada kesempatan itu pun, Kalalo mencoba membandingkan persentase total positif Covid-19 yang menimpa perempuan.
Di mana dari total kasus positif yang ada, 29,7 persen diantaranya perempuan berusia 31 sampai 45 tahun, dan 26,8 persen berusia 46 hingga 59 tahun.
“Khusus untuk Sulut total kasus mencapai 2.000. Ada banyak hal yang sudah kami lakukan, terutama dalam perlindungan perempuan. Terus meningkatkan informasi, mendorong keselamatan ibu dan bayi, menyelenggarakan posyandu dan memperkuat pemetaan ibu dan akan yang baru lahir.
“Proses pemeriksaan ibu hamil dilakukan dengan memperhatikan prosedur covid-19. Pun dengan ibu bersalin, kami terus memberikan pelayanan yang maksimal,” katanya memastikan.
Dia pun menyepakati, jika persoalan perempuan harus menjadi tanggung jawab bersama, karena perempuan memiliki andil yang besar terhadap pembangunan daerah.
Senada dikatakan Sosiolog sekaligus Akademisi Sulut Lidya Kandowangko SSos MA. Dia menegaskan perempuan memang seharusnya menjadi prioritas. “Berbicara soal perempuan bukan hanya soal seksual dan reproduksi. Ada hal yang lebih penting dari itu,” sebutnya.
Dia menilai, saat ini persoalan seks masih dianggap tabu dibahas. Sehingga banyak orang, apalagi perempuan yang enggan membahas soal itu, karena kurangnya pemahaman.
“Berbicara seksual itu tidak hanya perempuan, tapi juga laki- laki. Seharusnya ada andil gender. Sehingga HKSR ini menjadi skala prioritas. Jangan hanya terfokus pada isu yang mendatangkan uang, tapi juga pada persoalan demografis. Khususnya soal perempuan. Karena lahirnya generasi yang sehat berasal dari perempuan yang hebat,” tekannya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Sulut Billy Lombok SH menambahkan, sikap DPRD sangat jelas untuk isu perempuan. Dia menegaskan, selama ini pihaknya memberikan dukungan dan secara cepat menyetujui anggaran penanganan kesehatan saat pandemi Covid- 19.
Lanjutnya, masyarakat berharap agar pemerintah mengalokasikan anggaran yang besar, terlebih khusus soal kesehatan dengan persentase 60-an persen sementara untuk ekonomi 40 persen. “Dari sini bisa terlihat, jika masyarakat membutuhkan kehadiran pemerintah untuk menyelamatkan ekonomi namun juga memprioritaskan kesehatan,” tambahnya.
Dia pun bersyukur ekonomi Sulut masih tumbuh di angka 4 persen di semester pertama. Sehingga tak ada masalah jika nantinya ada APBD harus kembali digeser untuk penanganan Covid-19. Hanya saja dia mengimbau pihak pemerintah harus proaktif untuk merumuskan kebijakan tersebut.
“ Diskusi seperti ini adalah wadah yang tepat untuk semua stakeholder untuk menyampaikan persoalan yang ada. Agar bisa terselesaikan dengan baik. Namun di Sulut masih lebih banyak orang puas dengan layanan kesehatan dibandingkan yang tidak puas,” tutupnya.(ayu)
Lewat diskusi ini, Sulawesi Pos berharap bisa terus membuka ruang publik yang asyik untuk bertukar pikiran, sama-sama mengawal integritas penegakan hukum di Indonesia, dan mencari solusi atas tantangan keadilan saat ini.
Anak wajib dilindungi. Terlebih di ruang digital. Hal ini yang menjadi diskusi publik yang berlangsung di Four Points by Sheraton Manado. Bertajuk 'PP Tunas Bijak Digital Anak Terlindungi', dilaksanakan Komdigi