Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Residen Cari Ombudsman Cs

C
Penulis: Clavel Lukas❯
Gubernur Sulut Olly Dondokambey, belum lama ini meninjau kesiapan rumah singgah di gedung Smesco Kitawaya. (Balladewa/MP)
Gubernur Sulut Olly Dondokambey, belum lama ini meninjau kesiapan rumah singgah di gedung Smesco Kitawaya. (Balladewa/MP)
MANADOPOST.ID—Perjuangan residen atau mahasiswa calon dokter spesialis Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) masih terus berlanjut. Senin (27/7) kemarin, telah digelar pertemuan antara perwakilan residen dan petinggi Unsrat. dr Jacob Pajan, selaku koordinator membeber, dari forum komunikasi, residen diminta untuk bertemu Rektor Unsrat Prof Ellen Kumaat DEA. Katanya dari pihaknya ada tiga orang yang hadir dan diberi kesempatan memberi aspirasi. “Sejak seminggu bahkan sebulan kami menyampaikan aspirasi, baru tadi (kemarin) kami langsung ketemu dengan rektor. Saya menanyakan apa solusi dari rektorat, namun jawabannya masih sama yaitu pihak rektorat tidak berani mengambil langkah diskresi di saat pandemi, dengan alasan tidak ada dasar aturan,” kata dr Pajan. Lanjutnya, dari hasil yang mereka sampaikan, kesimpulannya langkah ke depan masih akan tetap memperjuangkan aspirasi para dokter tersebut. “Kami akan terus berjuang dengan cara mengumpul informasi dan data untuk membuat pernyataan. Dan akan coba dibawa ke Ombudsman atau ke stakeholder lain, yang mampu mencari solusi atas apa yang kami rasakan,” sebutnya lagi. “Kami bersyukur karena dari organisasi profesi, yakni IDI telah membentuk tim bantuan residen, serta menyatukan seluruh center pendidikan yang ada PPDS untuk berjuang memperjuangkan nasib residen. Karena seluruh residen didukung organisasi profesi di seluruh Indonesia yang merasakan nasib sama dengan apa yang terjadi di Unsrat,” tandas dr Pajan. Dia menambahkan keputusan pengambilan skema pencicilan sangat janggal. Karena hal tersebut diatur dalam Permendikbud 25 tahun 2020, pada pasal 9 ayat 4. Di masa bencana alam, kalau tidak mampu, bisa mengajukan pembebasan dan pengurangan serta pencicilan. "Kenapa mereka bisa ambil skema pencicilan, yang ada dalam Permendikbut 25. Berdasarkan Permen mereka bisa ambil kebijakan tentang pencicilan. Apa memang aturan mereka bisa ambil yang sesuai untuk mereka, atau mereka punya aturan tersendiri untuk mengambil poin itu,” katanya, menambahkan dalam situasi normal, mereka tidak pernah meminta pengurangan UKT. “Kami pertanyakan kenapa tidak pilih poin lain dalam Permen tersebut. Misalnya poin pembebasan. Karena memang di masa normal, kami tidak pernah meminta pengurangan, walau SPP kami tertinggi seluruh Indonesia,” tandasnya. Sementara itu, Wakil Rektor Bidang Akademik Prof Grevo Gerung mengatakan dalam pertemuan itu, semua petinggi rektorat hadir. Mulai dari rektor, para wakil rektor dan dekan. “Ibu Rektor memang menyiapkan waktu khusus tadi (kemarin). Dan hasil pertemuannya positif. Para perwakilan mahasiswa residen bisa menerima kebijakan yang kami berikan dengan mencicil,” bebernya. Ditegaskannya, Unsrat ingin membantu meringankan beban para dokter residen di masa pandemi. Namun tidak ada dasar regulasi yang memungkinkan rektorat untuk mengambil kebijakan pemotongan UKT. Aturan hanya memperbolehkan pemotongan untuk mahasiswa S1. “Kami tentu mempertimbangkan kewenangan yang terbatas. Kasus-kasus di kampus lain yang katanya serupa itu berbeda dengan yang terjadi di Unsrat. Kami menjaga agar tidak ada masalah administrasi di kemudian hari,” ungkapnya. Berbagai upaya, kata dia telah dilakukan Unsrat guna membantu mahasiswa terdampak pandemi. Di antaranya pemotongan biaya UKT 50 persen. Tapi hanya berlaku kepada mahasiswa aktif di bawah semester sembilan. Selain itu, pihaknya juga menyiapkan seleksi bagi penerima bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP). “Untuk KIP harus terdaftar sebagai mahasiswa aktif dulu. Kalau nanti jadi penerima bantuan, uangnya kita kembalikan,” ungkapnya. Lanjut dia, kebijakan sudah diambil rektorat. Salah satunya dengan mengizinkan adanya pembayaran dengan skema cicilan. Selanjutnya, mahasiswa residen dipersilahkan memperjuangkan regulasi agar bantuan pemotongan bisa diberikan. Unsrat mendukung penuh. “Nanti kalau ada regulasi yang membolehkan Unsrat untuk memberi bantuan atau mempermudah para mahasiswa residen ini, maka sisa pembayaran cicilan UKT tentu tidak perlu dibayarkan lagi,” jelasnya. Ditambahkan Juru Bicara Unsrat Max Rembang, Rektor Unsrat sudah pernah menyuarakan hal ini kepada Mendikbud. “Ibu Rektor masuk dalam anggota Forum Rektor. Sudah menyampaikan ke Menteri sebelum keluar Permen 25. Bahwa bukan hanya S1 yang harusnya dapat keringanan. Namun karena Menteri hanya keluarkan S1, maka itu yang dilaksanakan pihak universitas di Indonesia. Bukan hanya Unsrat. Karena keputusan Menteri ini berlaku untuk seluruh PT di Indonesia. Ada sekira 200 PT,” tambahnya.(cw-01/ctr-02)

Advertisement
Advertisement
Editor : Clavel Lukas
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Manado PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Prof Grace Kandou Siap Bikin Lulusan Unsrat Paling Lambat 6 Bulan Sudah Dapat Kerja 

Prof Grace Kandou Siap Bikin Lulusan Unsrat Paling Lambat 6 Bulan Sudah Dapat Kerja 

Calon Rektor Unsrat Prof Grace Kandou Siap Bikin Lulusan Unsrat Paling Lambat 6 Bulan Sudah Dapat Kerja.

Asta Cita Presiden Prabowo dan Renstra Unsrat, Pedoman Utama Dr Flora Kalalo Bangun Kampus Tumou Tou

Asta Cita Presiden Prabowo dan Renstra Unsrat, Pedoman Utama Dr Flora Kalalo Bangun Kampus Tumou Tou

Dr Flora Pricilla Kalalo memantapkan langkahnya di Kontestasi Pilrek Unsrat. Asta cita Presiden Prabowo dan Renstra Unsrat jadi Pedoman

Studentpreneur Unsrat Expo 2026 Season 2: Ratusan Mahasiswa Kembangkan Jiwa Kewirausahaan

Studentpreneur Unsrat Expo 2026 Season 2: Ratusan Mahasiswa Kembangkan Jiwa Kewirausahaan

Studentpreneur Unsrat Expo 2026 Season 2 berlangsung, Kamis (5/11). Mengangkat tema: Karya Wirausaha Mahasiswa Berdampak Bagi Negeri

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer