Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Masih Ada Covid-19 di APBD 2021

C
Penulis: Clavel Lukas❯
Edwin Silangen
Edwin Silangen
MANADOPOST.ID—Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara memasukkan program penanganan Covid-19 dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pada APBD 2021. Agar sesuai Permendagri No 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021. Demikian terungkap saat Sekprov Sulut Edwin Silangen SE MS menghadiri kegiatan sosialisasi Permendagri No. 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021 serta Bimtek Sistem Informasi Pemerintah Daerah sesuai Permendagri No. 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah di Kantor Gubernur, Rabu (12/8). Dalam kegiatan yang digelar secara virtual ini turut dihadiri Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Mochamad Ardian Noervianto dan para pejabat di lingkup Pemprov Sulut. Sekprov Silangen mengatakan bahwa pedoman penyusunan APBD yang setiap tahun ditetapkan oleh Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri, adalah kebijakan Pemerintah yang harus diterapkan di setiap daerah secara nasional. Menurutnya pedoman tersebut memiliki tujuan yaitu terdapatnya kesamaan pada penganggaran di setiap daerah dengan tidak mengabaikan karakteristik daerah, penganggaran tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. “Penganggaran pemerintah daerah harus menunjang program-program yang menjadi target pemerintah pusat. Terdapat sinkronisasi program dan rencana kerja antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota,” kata Sekprov Silangen. Di samping itu, ia menerangkan penyusunan anggaran oleh setiap SKPD melalui RKA-SKPD harus konsisten dengan KUA-PPAS, sedangkan KUA-PPAS juga harus konsisten dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk tahun anggaran yang direncanakan. “Mengingat Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021 sudah menggunakan aplikasi e-Planning dan e-Budgetting, maka untuk RKA-SKPD diharapkan tersusun secara efektif dan efisien serta telah mengakomodir pokok-pokok pikiran DPRD yang telah dimasukkan saat penyusunan RKPD,” terangnya. Terkait Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), Sekprov Silangen membeberkan SIPD merupakan sistem informasi yang memuat sistem perencanaan pembangunan daerah, sistem keuangan daerah serta sistem pemerintahan daerah yang lain, termasuk sistem pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah. “SIPD memiliki tujuan untuk mengintegrasikan seluruh sistem informasi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah baik di provinsi, kabupaten/kota sehingga dapat mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang lebih berkualitas, inovatif dan cepat,” ungkapnya. Sementara itu, Dirjen Bina Keuangan Daerah, Mochamad Ardian Noervianto mengatakan bahwa sosialisasi ini sebagai langkah awal dalam penyusunan APBD TA 2021 agar searah dengan pesan Presiden Joko Widodo yang mengimbau seluruh stakeholder termasuk unsur pemerintah daerah harus bersatupadu menyelesaikan pamdemi Covid-19. “Maka dari itu Permendagri Nomor 64 tahun 2020 kami mendorong kepada pemerintah daerah untuk tetap memprioritaskan belanjanya kepada penanganan Covid-19 baik dari aspek kesehatan, aspek penanganan dampak ekonomi maupun dari aspek jaring pengaman sosial,” kata Noervianto. Ia optimis penanganan Covid-19 lebih optimal dengan dukungan penganggaran di APBD. “Arahan kami adalah dengan adanya penganggaran di APBD tentang penanganan Covid-19 secara sinergis antara pemerintah pusat dan daerah tentunya akan membuat gerakan yang masif, sehingga harapannya Covid-19 ini akan segera berakhir di Indonesia,” tutup Noervianto.(cw-01/gel)

Advertisement
Advertisement
Editor : Clavel Lukas
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Manado PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

TKD Meningkat Signifikan, APBD 2027 Bitung Disiapkan Secara Cermat

TKD Meningkat Signifikan, APBD 2027 Bitung Disiapkan Secara Cermat

Pemerintah Kota (Pemkot) Bitung secara terbuka menjelaskan alasan keterlambatan penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang

Kualitas Pelayanan Kesehatan Hingga Pelestarian Budaya Jadi Perhatian di Pembahasan RAPBD 2027

Kualitas Pelayanan Kesehatan Hingga Pelestarian Budaya Jadi Perhatian di Pembahasan RAPBD 2027

Anggota Banggar DPRD Manado menaru perhatian terhadap 2 sektor dalam pembahasan Rancangan APBD 2027, yakni soal kesehatan dan kebudayaan

Sejumlah Camat di Manado Minta Tambah Anggaran, Ini Daftar Pagu untuk 2027 di 11 Kecamatan

Sejumlah Camat di Manado Minta Tambah Anggaran, Ini Daftar Pagu untuk 2027 di 11 Kecamatan

11 camat memaparkan anggarannya dalam rapat pembahasan APBD 2027 bersama Badan Anggaran DPRD Manado

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer