Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

9 Hal Baru Pilkada di Tengah Pandemi Covid-19

C
Penulis: Clavel Lukas❯
Suhartini Damo
Suhartini Damo
MANADOPOST.ID--Tak hanya tatanan kehidupan yang berubah lantaran pandemi Covid-19. Pelaksanaan pemungutan suara pun dalam konstestasi Pilkada tahun ini ikut terubah. Dalam Pilkada 9 Desember nanti, sejumlah alur tahapan pencoblosan di TPS bakal menerapkan protokol kesehatan ketat. "Dalam Pilkada tahun ini memang wajib menerapkan protokol kesehatan. Tak hanya dalam pemungutan, tahapan per tahapan kita lakukan juga sesuai protokol Covid-19," kata Komisioner Perencanaan dan Data KPU Sulut Lanny Ointoe, dalam kegiatan penyuluhan produk hukum di Hotel Swisbell Manado, Selasa (1/9) pagi. Diungkapkannya, ada sembilan hal baru yang wajib diketahui masyarakat dalam Pilkada tahun ini. Dijabarkannya, pemilih dalam TPS dibatasi, KPPS sehat dari Covid-19, suhu tubuh sehat pemilih dan KPPS 37,3°, kedatangan pemilih diatur, areal TPS bebas Covid-19, sterilisasi paku, wajib memakai masker, sarung tangan plastik sekali pakai, dan yang terakhir tinta tak lagi dicelup, kini wajib ditetes saja. "Jumlah pemilih di TPS dalam Pilkada nanti diatur maksimal hanya 500. Sebelumnya diatur dalam PKPU 19 2019 maksimal pemilih 800, dan di PKPU terbaru 2020 diatur kembali hanya 500. Dan di daerah yang melaksanakan Pilkada kami atur hanya 400 pemilih saja," jelas Ointoe. Dirinya berharap, masyarakat pemilih dapat memahami apa yang nanti diatur dalam alur proses pemilihan. "Ini demi menghindari dan meredam pandemi Covid-19, sembari kita tetap melaksanakan Pilkada," pungkasnya.(cw-01)

Advertisement
Advertisement
Editor : Clavel Lukas
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Manado PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

PSSI Sulut Tegaskan Surat ke Polda Bukan Laporan, Lima Klub Minta KP-KBP Diganti

PSSI Sulut Tegaskan Surat ke Polda Bukan Laporan, Lima Klub Minta KP-KBP Diganti

PSSI Sulawesi Utara menegaskan surat kepada Polda Sulut tertanggal 18 November 2026 bukan laporan, melainkan surat penegasan terkait rencana

Polda Sulut Tantang Pembuktian, Bantah Tudingan Permintaan Rp10 Miliar

Polda Sulut Tantang Pembuktian, Bantah Tudingan Permintaan Rp10 Miliar

Polemik dugaan permintaan dana operasional hingga Rp10 miliar yang menyeret pejabat Polda Sulawesi Utara (Sulut) mendapat respons keras dari

Nancy Hendriks Sentil Inkonsistensi Politik, Dulu Perjuangkan Gibran Kini Desak Pemakzulan

Nancy Hendriks Sentil Inkonsistensi Politik, Dulu Perjuangkan Gibran Kini Desak Pemakzulan

Aktivis perempuan asal Sulawesi Utara (Sulut), Nancy Angela Hendriks, angkat bicara menyikapi dinamika politik nasional yang menyeret nama

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer