Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Anak Buah Mahfud MD `Pantau` Sulut

C
Penulis: Clavel Lukas❯
Kasubbag Umum LPMP Sulut Febry Dien saat memberikan keterangan kepada awak media.
Kasubbag Umum LPMP Sulut Febry Dien saat memberikan keterangan kepada awak media.
MANADOPOST.ID—Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) RI Mahfud MD, mengutus anak buahnya ke Sulawesi Utara. Untuk menggali isu strategis di bidang kesatuan bangsa. Hadir langsung Kabid Peningkatan Kewaspadaan Masyarakat Kemenko Polhukam RI Kol Inf TNI Eko Budi Setyo. Dia membeberkan, konsultasi publik akan dilaksanakan di Manado. Agar isu-isu strategis dapat digali. “Hasil konsultasi publik ini menjadi bahan menyusun rekomendasi kebijakan bagi kementerian/lembaga mitra Kedeputian VI/Kesbang. Isu-isu strategis berupa informasi akan dibahas melalui kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dalam waktu dekat,” kata Eko Budi Setyo. Konsultasi publik ini dilakukan melalui sejumlah kegiatan kunci. Yaitu diskusi kelompok terpimpin dan penggalian data dan informasi melalui kuesioner dan konsultasi publik yang melibatkan perwakilan tiga pihak. Yaitu instansi pusat di daerah, instansi daerah, dan masyarakat. Adapun konsultasi publik memiliki tiga tujuan pokok. Pertama, menggali data dan informasi tentang isu-isu strategis terkait kesatuan bangsa. Kedua, menggali data dan informasi tentang pelaksanaan kebijakan atau program kementerian/lembaga terkait isu-isu strategis kesatuan bangsa. Ketiga, menggali data dan informasi tentang rekomendasi arah kebijakan serta strategi terkait isu kesatuan bangsa. Informasi tersebut menjadi bahan utama yang akan dibawa dalam forum konsultasi publik di berbagai daerah. Kaban Kesbangpol Daerah Provinsi Sulut Evans Steven Liow S Sos menjelaskan kegiatan ini sangat baik dilakukan. Apalagi pemerintah pusat menggali data informasi langsung ke publik melalui kuisioner. Dirinya pun berkomentar terkait kelemahan payung hukum yang berkaitan dengan urusan pemerintahan umum yang cantolannya kata dia hanya pada UU pemerintahan daerah. "Seharusnya dalam sistem pemerintahan presidensial ada payung hukum khusus untuk pemerintahan umum agar tidak ada lagi SKB dua Menteri," sebut Liow kepada Manado Post sembari menambahkan sudah saatnya pemerintah pusat melihat kelemahan payung hukum.(cw-01/gel)

Advertisement
Advertisement
Editor : Clavel Lukas
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Manado PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Polda Sulut Tantang Pembuktian, Bantah Tudingan Permintaan Rp10 Miliar

Polda Sulut Tantang Pembuktian, Bantah Tudingan Permintaan Rp10 Miliar

Polemik dugaan permintaan dana operasional hingga Rp10 miliar yang menyeret pejabat Polda Sulawesi Utara (Sulut) mendapat respons keras dari

Nancy Hendriks Sentil Inkonsistensi Politik, Dulu Perjuangkan Gibran Kini Desak Pemakzulan

Nancy Hendriks Sentil Inkonsistensi Politik, Dulu Perjuangkan Gibran Kini Desak Pemakzulan

Aktivis perempuan asal Sulawesi Utara (Sulut), Nancy Angela Hendriks, angkat bicara menyikapi dinamika politik nasional yang menyeret nama

Pagi ini Manado Post Gelar FGD, Mencari Solusi Agara PE Sulut 2026 Kembali di Atas Nasional

Pagi ini Manado Post Gelar FGD, Mencari Solusi Agara PE Sulut 2026 Kembali di Atas Nasional

Pagi ini Manado Post Gelar FGD, Mencari Solusi Agara PE Sulut 2026 Kembali di Atas Nasional. Juga PE tertinggi di Sulawesi

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer