Maximiliaan Jonas LombanMANADOPOST.ID—Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menggelar pleno penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) untuk pilkada serentak 9 Desember mendatang. Dengan total berjumlah 1.828.285. Laki-laki 924.369 dan perempuan 903.916.
DPS ini ditetapkan dalam rapat pleno terbuka, Selasa (15/9). Ketua KPU Sulut Ardiles Mewoh mengatakan, pihaknya sudah lakukan pleno rekapitulasi DPS sesuai mekanisme yang diatur berdasarkan ketentuan.
"Dalam pleno kita beri kesempatan KPU kabupaten/kota membaca penetapan DPS di masing-masing daerah. Kemudian memberi kesempatan partai politik menanggapi dan Bawaslu juga. Jika tak ada persoalan, kita sahkan. Itu mekanisme yang ditempu," kata Ardiles. Terkait saran penundaan, pihaknya sudah jelaskan ke Bawaslu dan akhirnya bisa menerima.
"Memang ada kabupaten/kota yang diberi catatan oleh Bawaslu untuk saran perbaikan. Kita sepakat dalam pleno data yang disampaikan Bawaslu akan dicermati setelah ditetapkan DPS. Setelah itu kan ada tanggapan masyarakat menuju pada perubaan DPS," terangnya.
Catatan-catatan itu, lanjutnya, akan ditindaklanjuti bersama Bawaslu untuk memastikan kebenarannya. "Kita masukkan dalam berita acara supaya menjadi dasar untuk tindak lanjut," tandasnya.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Sulut Herwyn Malonda menerangkan sebenarnya Bawaslu diberikan kewenangan mengawasi seluruh tahapan. "Dalam konteks data pemilih kita memastikan apakah semua proses sudah secara prosedural. Bawaslu mengoreksi apabila ada prosedur dan data yang tak sesuai. Itu membantu proses," terangnya.
Akhirnya, menurut Malonda, pihaknya dapat hasil meski dengan catatan ada tindaklanjuti. "Karena waktu yang membatasi. Mudah-mudahan hasil ini akan ditindaklanjuti ke depan. Termasuk dinamika akan jadi bahan evaluasi untuk bersama melakukan tugas penyelenggaraan," jelasnya.
Dirinya menegaskan dari 15 kabupaten/kota semua sudah selesai. Namun ada catatan 2 daerah yakni Minahasa dan Kotamobagu harus lakukan validasi data lagi, verifikasi faktual termasuk cek ke dinas karena ada elemen data belum terkonfirmasi.
"Tapi seluruhnya sudah disetujui Bawaslu dengan ada catatan. Kita sepakat juga KPU-Bawaslu di semua tingkatan harus koordinasi. Yang paling penting komunikasi dan koordinasi," pungkasnya.(gel)
Kealpaan parpol dalam membekali etika dalam proses kaderisasi menyebabkan proses pemenagan baik pilkada maupun pemilu kerap dilakukan dengan cara-cara curang