Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

ASN/PNS Harus Netral atau Mesti Loyal di Tengah Pilkada?

T
Penulis: Tanya Rompas❯
Maximiliaan Jonas Lomban
Maximiliaan Jonas Lomban

Oleh: Rolly Toreh SH Advokat dan Pendiri Rakyat Anti Korupsi Sulut


Advertisement

ANTARA dilematis, apatis, loyalitas dan netralitas, begitulah keadaan setiap ASN/PNS disetiap pusaran demokrasi Pilkada dan Pemilu. Profesionalitas PNS pun selalu dibayang-bayangi oleh loyalitas. Di kanan soal loyalitas, di kiri soal netralitas. Di balik itu semua, PNS memikirkan jenjang karir, mencari tempat aman, berjuang habis-habisan, atau jika tidak, ancaman mutasi, demosi, atau non job, adalah risiko.

Netralitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah keadaan dan sikap netral, dalam arti tidak memihak, atau bebas.

Menurut Nuraida Mokhsen (2018) netralitas ASN mengandung makna impartiality yaitu bebas kepentingan, bebas intervensi, bebas pengaruh, adil, objektif, dan tidak memihak.

Advertisement

Sementara itu menurut Marbun, dalam Sri Hartini (2009), bahwa netralitas adalah bebasnya Pegawai Negeri Sipil dari pengaruh kepentingan partai politik tertentu atau tidak memihak untuk kepentingan partai politik tertentu atau tidak berperan dalam proses politik.

Sedangkan menurut pandangan La Ode Muh. Yamin (2013), ada dua indikator utama dari netralitas politik, yaitu:

a. Tidak terlibat, dalam arti tidak menjadi tim sukses calon kandidat pada masa kampanye atau menjadi peserta kampanye baik dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS.

Advertisement

b. Tidak memihak, dalam arti tidak membantu dalam membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon, tidak mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap salah satu pasangan calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah pada masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkup unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat, serta tidak membantu dalam menggunakan fasilitas negara yang terkait dengan jabatan dalam rangka pemenangan salah satu calon pasangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah pada masa kampanye.

Tetapi pertanyaannya, mampukah PNS netral?

Dari data yang dikompilasi Rakyat Anti Korupsi (RAKO), mencatat kenaikan pengaduan tentang gagalnya netralitas ASN/PNS dalam setiap Pilkada yang diterima Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) tahun 2015 ada 29 pengaduan dari 269 Pilkada. Tahun 2016 ada 55 pengaduan. Tahun 2017 ada 52 pengaduan dari 101 Pilkada. Dan tahun 2018 sebanyak 491 pengaduan dari 171 Pilkada. Khusus di Sulawesi Utara terdata 11 pengaduan di tahun 2018, terbilang sedikit dibanding jumlah PNS di Sulut.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Sulut tahun 2016 tercatat jumlah PNS Sulut sebanyak 76.539 orang. Khusus di Kota Tomohon berdasarkan data BPS Kota Tomohon tanggal 28 Januari 2020 tercatat jumlah PNS Kota Tomohon sebanyak 2.546 orang.

Data pengaduan terkini Bawaslu Pusat sampai 10 Juli 2020, ada 415 kasus netralitas ASN, dan Bawaslu telah merekomendasikan 366 kasus ke KASN. Diantara pengaduan penting menurut Bawaslu, ada 36 ASN diduga turut menyosialisasikan bakal calon melalui APK (alat peraga kampanye), 29 ASN mendukung bakal calon, sebanyak 28 ASN menghadiri kegiatan yang menguntungkan bakal calon, 25 ASN mendeklarasikan diri sebagai bakal calon kepala daerah, 15 ASN mempromosikan diri atau orang lain, 7 orang mendaftar bakal calon perseorangan, 4 ASN mendampingi bakal calon melakukan pendaftaran dan uji kelayakan, 2 ASN mengajak atau mengintimidasi untuk mendukung salah satu calon, seorang ASN menggunakan atribut pada saat melakukan fit and proper test (uji kelayakan), dan terakhir seorang bupati melakukan pergantian pejabat dalam waktu 6 bulan sebelum penetapan pasangan calon.

MOTIF PELANGGARAN NETRALITAS PNS.

Ada beberapa faktor penentu PNS tidak netral dalam Pilkada. Misalnya, Motif Mendapatkan/Mempertahankan Jabatan, Adanya hubungan primordial, Ketidakpahaman terhadap regulasi berkaitan dengan Netralitas, Faktor lain seperti adanya tekanan dari atasan; rendahnya integritas ASN; anggapan ketidaknetralan adalah sebagai hal lumrah; dan sanksi yang diberikan tidak menimbulkan efek jera.

Jika dijabarkan, sedikitnya ada empat (4) aspek pelanggaran PNS dalam Pilkada atau Pemilu, yaitu (1) Pelanggaran netralitas dalam aspek politik. (2) Pelanggaran netralitas dalam aspek pelayanan publik. (3) Pelanggaran netralitas dalam aspek manajemen ASN. (4) Pelanggaran netralitas dalam aspek pengambilan keputusan dan kebijakan.

Poin (1) Pelanggaran netralitas dalam aspek politik, berupa pelanggaran PP Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps, dan Kode Etik Pegawai Negeri, Pasal 11 huruf c, menyatakan bahwa dalam hal etika terhadap diri sendiri PNS wajib menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok ataupun golongan. Maka PNS dilarang melakukan perbuatan yang mengarah pada keberpihakan salah satu calon atau perbuatan yang mengindikasikan terlibat dalam politik praktis/berafiliasi dengan partai politik, semisal:

Melakukan pendekatan terhadap partai politik terkait rencana pengusulan dirinya ataupun orang lain sebagai bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.

Memasang spanduk/baliho yang mempromosikan dirinya ataupun orang lain sebagai bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.

Mendeklarasikan dirinya sebagai bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.

Menghadiri deklarasi bakal calon/bakal pasangan calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan atau tanpa menggunakan atribut bakal pasangan calon/atribut partai politik.

Mengunggah, menanggapi (seperti like, komentar, dan sejenisnya) atau menyebarluaskan gambar/foto bakal calon/bakal pasangan calon Kepala Daerah, visi misi bakal calon/bakal pasangan calon Kepala Daerah, maupun keterkaitan lain dengan bakal calon/bakal pasangan calon Kepala Daerah melalui media Online maupun media sosial.

Melakukan foto bersama dengan bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan mengikuti simbol tangan/gerakan yang digunakan sebagai bentuk keberpihakan.

Menjadi pembicara/narasumber dalam kegiatan parpol.

Pasal 4 angka 13 huruf b dan d PP No. 53 Tahun 2010:

Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan (pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, dan pemberian barang)

(Selengkapnya...lihat tabel.)

Poin (2) Pelanggaran netralitas dalam aspek pelayanan publik.

Poin (3) Pelanggaran netralitas dalam aspek manajemen ASN. Poin (4) Pelanggaran netralitas dalam aspek pengambilan keputusan dan kebijakan.

PERANGKAT HUKUM NETRALITAS PNS.

Delik pelanggaran netralitas PNS dapat ditemui dalam berbagai perangkat hukum, yaitu Pasal 2 huruf f UU nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 11 PP Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps, dan Kode Etik Pegawai Negeri, Pasal 4 PP Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS, Pasal 70-71 UU Nomor 1 Tahun 2015 jo UU Nomor 10 Tahun 2016 (Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota), Surat edaran menteri Pendayaguaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPANRB) bernomor B/71/M.SM.00.00/2017 yaitu berupa larangan melakukan perbuatan yang mengarah pada keberpihakan salah satu calon atau perbuatan yang mengindikasikan terlibat dalam politik praktis/berafiliasi dengan partai politik, dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

Dalam Pasal 3 Perbawaslu Nomor 6 Tahun 2018 terdapat ketentuan berbunyi: “Netralitas Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri dapat menjadi objek pengawasan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam hal tindakan Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri berpotensi melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu dan/atau Pemilihan serta melanggar kode etik dan/atau disiplin masing-masing lembaga/instansi."

Oleh karenanya, peran penting Bawaslu, KemenPAN-RB, Badan Kepegawaian Negara, KASN, KPU, dan masyarakat untuk mengawasi netralitas ASN di Pilkada 2020 sangat dibutuhkan agar Pilkada berlangsung secara beradab, berkualitas dan berintegritas.

NETRALITAS UNTUK DEMOKRASI.

Sejatinya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan Pemilihan Umum Presiden dan Legislatif (Pemilu) adalah wujud demokrasi. Tetapi ditengah semaraknya, senjata politik uang, dan tameng politik yang benar, menjadikan demokrasi terbelenggu. Termasuk membelenggu netralitas PNS.

Persis yang dialami filsuf Plato yang kecewa karena demokrasi. Bisa jadi PNS pun kecewa karena Pilkada. Sebab, karena demokrasilah gurunya Socrates harus mangkat atau dihukum mati oleh pemerintahan demokratis dengan tuduhan sebagai seorang penjahat. Katanya, demokrasi itu berlawanan dengan kebenaran. Dan karena Pilkada lah seorang PNS diberi sanksi mutasi, demosi, atau non job.

Dalam bukunya, Republic, Plato mengatakan bahwa negara itu harus diatur oleh sekelompok kecil orang dengan pendidikan tinggi (Disebut dengan aristokrasi). Dan, sekelompok kecil orang ini tidak dipilih oleh rakyat (bukan demokrasi). Karena dalam demokrasi ”setiap individu bebas melakukan apa yang dikehendakinya”.

Gara-gara demokrasi, kisah Mohammad Hatta pun demikian. Ketika di Belanda walaupun sebagai seorang dari tanah jajahan masih mendapat hak untuk membela diri di pengadilan. Pembelaannya yang terkenal diberi judul yang cukup berani, “Indonesia Vrij”. Namun ketika Hatta kembali ke tanah air ternyata dia merasa tidak diperlakukan secara layak menurut hukum yang adil. Hatta ditangkap lalu diasingkan tanpa suatu proses pengadilan.

Akhirnya mengutip Robert Dahl, ada lima (5) standar demokrasi, yakni partisipasi yang efektif, persamaan hak pilih, akses Informasi, kontrol agenda publik, dan persamaan hukum.

Semoga netralitas PNS menjadi kunci pemimpin berintegritas.(*)

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Manado PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

90an PNS Pemkot Manado Diambil Sumpah/Janji, Diminta Komitmen Berikan Pelayanan Terbaik ke Masyarakat

90an PNS Pemkot Manado Diambil Sumpah/Janji, Diminta Komitmen Berikan Pelayanan Terbaik ke Masyarakat

Sebanyak 90an PNS Pemkot Manado diangkat dan diambil sumpah oleh Wakil Wali Kota, Richard Sualang

Sangat Disayangkan, Video Viral Stafsus Gubernur Sulut Picu Polemik, Netralitas Pilhut Minahasa Dicoreng

Sangat Disayangkan, Video Viral Stafsus Gubernur Sulut Picu Polemik, Netralitas Pilhut Minahasa Dicoreng

Sangat Disayangkan, Video Viral Stafsus Gubernur Sulut Picu Polemik, Netralitas Pilhut Minahasa Dipertanyakan

Seorang ASN Pemkot Manado Diduga Salah Gunakan Wewenang dan Jabatan Diperiksa BKPSDM

Seorang ASN Pemkot Manado Diduga Salah Gunakan Wewenang dan Jabatan Diperiksa BKPSDM

Tim Pemeriksa BKPSDM Kota Manado melaksanakan pemeriksaan terhadap satu orang ASN diduga terkait penyalahgunaan wewenang dan jabatan

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer