PhotoMANADOPOST.ID—Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Minggu (18/10) kemarin menggelar pleno penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilihan gubernur Sulut tahun 2020 yang dipimpin Ketua KPU Ardiles Mewoh.
Di mana total pemilih 1.831.867. Jika menilik jumlah DPT pada pemilu 2019 lalu sebanyak 1.907.841, maka Sulut kehilangan 75.974. Komisioner KPU Sulut Lanny Ointoe pada wartawan mengatakan, dari Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang diplenokan beberapa waktu lalu, terjadi ketambahan 3.000-an pemilih di DPT.
“Begitu juga jumlah TPS. Karena ada penambahan di TPS Lapas. Jadi TPS bertambah 2 di seluruh Sulut. Di Kabupaten Sangihe dan Minahasa Selatan. Dulu saat penetapan DPS total TPS 5.807 sekarang bertambah 2 jadi 5.809 TPS,” urainya.
Dalam pleno ini dia menambahkan, Bawaslu tidak memberikan rekomendasi apapun. Hanya beberapa catatan-catatan kecil saja.
“Memang masih banyak data masyarakat belum memiliki dokumen kependudukan dan sudah disampaikan langsung kepada Capil sebagai stakeholder yang hadir. Ada juga beberapa catatan dari tim kampanye khususnya paslon nomor tiga menanyakan terkait jika masih ada pemilih belum terdaftar bagaimana perlakuannya. Tentunya mereka akan tetap diakomodir dalam DPTb. Atau jika ada masyarakat pidah memilih,” jelasnya, sembari bersyukur karena bisa menetapkan DPT dengan lancar tanpa ada masalah apapun.
“Memang kami sudah menerima rekomendasi Bawaslu jauh hari sebelumnya. Pascapenetapan DPS kami menerima beberapa rekomendasi dari Bawaslu terkait data ganda, NIK tidak ada, pemilih di bawah 17 tahun, pemilih di atas 70 tahun, itu sudah kami selesaikan. Kami lakukan pencermatan bersama Bawaslu. Baik PPK, Panwascam, maupun di tingkat kelurahan PPS dan PKD,” tuturnya.
Menurut Ointoe, masalah-masalah tersebut diselesaikan sama-sama. “Kami langsung turun ke lapangan dan itu sudah selesai melakukan pencermatan detail secara bersama-sama. Sehingga hasil hari ini tidak ada yang menjadi catatan dari Bawaslu,” kuncinya.
Di sisi lain, anggota Bawaslu Sulut Kenly Poluan mengatakan pihaknya mengapresiasi KPU Sulut dan kabupaten/kota dengan terselenggaranya rekap tingkat provinsi. “Kami memberi semacam catatan. Masih ada pekerjaan rumah dari beberapa hal terkait pemilih yang belum memenuhi syarat masuk DPT. Kami meminta KPU dan semua pihak terkait dengan admimistrasi kependudukan ditindaklanjuti,” tuturnya.
Karena, kata Poluan, salah satu pekerjaan dari penyelenggara adalah pemenuhan hak pilih negara. “Jadi kalau misalnya menemukan kendala masuk dalam daftar pemilih, harus dipenuhi hak-hak mereka. Baik dari KPU, Bawaslu, terutama Dukcapil. Karena paling banyak tak masuk DPT adalah karena mereka tak memiliki dokumen kependudukan,” urainya.
Lebih jauh dia mengatakan, Bawaslu juga memberi saran terkait pemilih di Lapas. Beberapa ditemukan warga Sulut mengalami masalah hak pilihnya di Lapas. Termasuk antisipasi melalui mekanisme koordinasi dengan Menkumham. Agar tak terjadi distribusi warga Lapas atau tahanan.
“Karena itu akan mempengaruhi surat suara. Misalnya warga binaan yang masuk lebih banyak daripada keluar. Ini harus diantisipasi. Kami sudah minta Menkumham upgrade warga binaan dan membatasi lapas atau rutan setidaknya dua minggu sebelum 9 Desember,” tukasnya.
Selanjutnya Poluan menyinggung mengenai pemilih ganda antar kabupaten/kota. “Tadi disetujui perlakuannya bisa dilakukan seperti pemilih meninggal dunia atau pindah daerah. Jadi langsung dihapus atau dihilangkan,” kuncinya.(gel)DAFTAR PEMILIH TETAP PROVINSI SULUT TAHUN 2020:
Kabupaten/Kota Jumlah TPS Jumlah Pemilih (L+P)
Manado 979 328.539
Bitung 583 145.402
Tomohon 220 73.633
Minsel 513 160.908
Minut 476 151.147
Boltim 207 53.711
Bolsel 150 47.383
Sitaro 188 52.719
Sangihe 343 106.168
Talaud 211 69.432
Bolmut 171 57.671
Bolmong 514 166.144
Kotamobagu 288 85.639
Mitra 280 85.377
Minahasa 686 248.003
Total: 5.809 1.831.867
*Sumber: Hasil Rekapitulasi KPU Provinsi Sulut (A.3.2-KWK)