Oleh: Marlon Sumaraw msumaraw@yahoo.comMANADOPOST.ID—Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Utara memberi perhatian khusus pada dugaan aktivitas perusakan mangrove di lokasi pekerjaan Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan Likupang. Ketua Komisi IV Braein Waworuntu bahkan melayangkan sorotan keras. Karena diungkapkan politisi NasDem ini, akibat perusakan tersebut berdampak pada lingkungan.
“Akibat utama penggundulan hutan mangrove adalah abrasi pantai di beberapa bagian pulau. Kemudian aktivitas ini bisa mengganggu keseimbangan ekosistem ikan laut. Selain itu, kerusakan hutan mangrove yang menjadi habitat bagi plankton dan ikan berbagai jenis bisa mengganggu keseimbangan ekosistem,” urai politisi yang akrab disapa BW ini.
Legislator dari dapil Minahasa-Tomohon ini juga dalam kunjungan bersama personel Komisi IV dan SKPD pemprov ini membeberkan aturan-aturan yang melindungi mangrove.
Di antaranya UU RI nomor 27 tahun 2007, UU No 41 Tahun 1999, UU No 26/2007, UU No 27 Tahun 2007, UU No 32 Tahun 2009, UU No 18 tahun 2013, Peraturan Presiden RI nomor 73 tahun 2012, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI nomor 24/Permen/KP/2016, juga Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2000.
Dikatakan BW, penebangan mangrove yang memiliki manfaat bagi lingkungan serta dilindungi undang-undang merupakan pelanggaran konstitusi.
“Perusakan mangrove di kawasan Pelabuhan Penyeberangan Likupang jelas-jelas telah telah melanggar perintah undang-undang,” tukasnya.
Hadir juga dalam pertemuan ini Wakil Ketua Komisi IV Careig Runtu, Anggota Melky Pangemanan, Yusra Alhabsyi, Nursiwin Dunggio, dan Melisa Gerungan. Kemudian dari SKPD Kepala Dinas Lingkungan Hidup Sulut Marly Gumalag, Kadis Perhubungan Sulut Linda Wantania, Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXII Provinsi Sulawesi Utara Reinhard Ronald beserta jajaran terkait.(gel)
PT Meares Soputan Mining (MSM) dan PT Tambang Tondano Nusajaya (TTN) menanam 1.000 bibit mangrove di Pantai Bolang, Kampung Ambong, Kecamatan Likupang Timur.