Ilustrasi. (jawapos.com)MAKIN dekat hari pemungutan suara. Penyelenggara pemilu terus putar otak untuk menekan angka golongan putih (Golput) diprediksi meninggi. Berbagai faktor pemicunya. Di antaranya pandemi Covid-19.
Pimpinan Bawaslu Sulut Supriyadi Pangellu mengatakan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus lebih masif lagi menyosialisasikan kepada masyarakat. Untuk wajib menggunakan hak pilihnya pada 9 Desember.
Selain itu, memberikan rasa aman dan nyaman terkait dengan keselamatan warga dengan Covid-19. Tak hanya itu, proses simulasi yang dibuat bukan hanya mengedepankan tahapan-tahapan yang akan dilalui, namun, bagaimana mengantisipasi membludaknya antrian saat pencoblosan nanti.
"Paling tidak KPU memetakan potensi-potensi muncul di TPS nanti seperti apa. Di sisa satu sepekan lebih ini seyogyanya KPU memasifkan sosialisasi. Namun juga ke masyarakat sendiri, jika kampanye dilarang didatangi banyak orang, justru ditabrak. Kami meminta hal itu sewajibnya dilakukan saat pemilihan nanti. Masyarakat tidak perlu takut," katanya.
Lanjutnya, pemilu adalah tanggungjawab bersama. Menurutnya, peserta pemilu juga wajib meyakinkan masyarakat datang ke TPS menggunakan hak pilih. Terutama bagi tim kampanye dan tim sukses harus mengedukasi masyarakat.
"Kami sebagai pengawas pemilu turut mendorong agar angka paritisipasi pemilih 9 Desember nanti sesuai yang diharapkan bersama. Masyarakat mesti sadar bahwa nasib masa depan daerah lima tahun kedepan ditentukan saat masyarakat mendatangi TPS. Bawaslu menjamin suara rakyat tersampaikan dengan aturan-aturan yang berlaku,"tandas Kordiv Hukum, Humas dan Datin Bawaslu Sulut itu.
Terpisah, Dosen Kepemiluan Universitas Sam Ratulangi Dr Ferry Liando mengatakan, golput itu sebuah fenomena yang sering terjadi baik dalam setiap pemilu atau Pilkada. Kata dia, golput terjadi karena beberapa sebab.
Pertama ketidakpercayaan terhadap calon-calon yang sedang berkompetisi. Selain itu, banyak pemilih trauma karena banyak janji-janji politik tidak dibuktikan ketika terpilih.
"Ketidakpercayaan itu menyebabkan mereka enggan untuk datang pemilih. Kemudian, karena kondisi sebagian masyarakat yang kini hidup dalam kondisi zona nyaman. Artinya memilih atau tidak memilih baginya tak akan mempengaruhi nasib. Golput terjadi karena sebagian masyarakat lebih tertarik untuk bekerja ketimbang untuk datang memilih. Pilkada tahun ini kemungkinan potensi masyarkat untuk tidak memilih bisa saja naik," kata dosen pascasarjana itu.
Menurutnya, alasan tidak memilih karena takut tertular Covid-19 sangat manusiawi. Kemungkinan masyarakat yang akan datang memilih ke TPS 9 Desember adalah, masyarakat yang berhasil diperdaya calon dengan money politics.
Jadi uang suap itu bisa menjadi daya dorong masyarakat untuk datang memilih. Lalu masyarakat yang diancam atau terintimidasi. Mereka sebagian besar adalah ASN dan keluarganya atau pemimpin agama dan keluarganya.
"Jadi mereka yang memilih datang ke TPS karena takut kehilangan jabatan atau takut tak mendapat fasilitas dari pemerintah. Masyarakat yang dipengaruhi politik aliran. KPU harus bekerja keras untuk meyakinkan publik suasana TPS itu aman dari Covid-19,” tegasnya.
Lanjut dia, dengan cara itu maka masyarakat akan datang ke TPS. Perlu inovasi bagi KPU dalam menyosialisasikan Pilkada aman dari Covid-19.
"Jelaskan mekanismenya, pembatasan jumlah pemilih, model antrian, tata cata mencoblos dan pemberian tinta pada jari. Semua prosedur itu harus bebas dari Covid-19. Tentu penting bagi KPU meyakinkan publik, pencoblosan benar-benar aman. Semua KPPS ditempelkan hasil swab testnya di tempat yang terlihat oleh publik," terangnya.(*)