IlustrasiMANADOPOST.ID—Pjs Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Agus Fatoni dan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan (BPKP) Provinsi Sulut Setya Nugraha melakukan penandatanganan nota kesepakatan.
Dalam memperkuat pengawasan terhadap pemerintah daerah (Pemda), Rabu (2/12).
Dikatakan Pjs Fatoni, penandatanganan nota kesepakatan tersebut terkait pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
"Penandatanganan ini juga dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia, dan disaksikan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri, red) RI Tito Karnavian didampingi Kepala BPKP Pusat, Muh Yusuf Ateh secara virtual," kata dia.
Mendagri Tito Karnavian dalam arahannya menyampaikan kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari MoU antara Mendagri dengan Kepala BPKP pada 3 September 2020 lalu untuk memperkuat pengawasan terhadap pemerintah daerah.
Menurut Mendagri, BPKP sebagai pemeriksa internal pemerintah menjadi penting dalam rangka mengawal untuk melakukan pengawasan dan pendampingan pemerintahan di daerah karena, tidak semua pemerintah di daerah memiliki kapabilitas yang cukup dalam sisi program dan anggaran.
“Saya selaku Mendagri berharap BPKP dapat mengawal pemerintah di daerah dapat berjalan dengan lancar seperti yang diinginkan oleh Bapak Presiden setiap rupiah dapat bermanfaat,” katanya.
Setelah penandatanganan, menurut Mendagri hal pertama yang dilakukan adalah evaluasi program kerja anggaran tahun 2020.
“Menindaklanjuti kegiatan ini diharapkan lakukan evaluasi pertama anggaran kerja tahun 2020,” tegasnya.
Ia pun menjelaskan tahun ini APIP pusat maupun daerah mengalami problema yang sama, pandemi Covid-19 merubah “Rule of Game” dari kegiatan yang direncanakan, pandemi berdampak pada sisi ekonomi dan sosial. “Strategi utama pemerintah adalah pemulihan ekonomi nasional,” bebernya.(cw-01/gel)
Pemerintah Kota (Pemkot) Bitung dijadwalkan akan menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Utara (Sulut), atas pengelolaan keuangan daerah tahun anggaran 2025