Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

KPK `Ganjar` OD Penghargaan

C
Penulis: Clavel Lukas❯
Kasubbag Umum LPMP Sulut Febry Dien saat memberikan keterangan kepada awak media.
Kasubbag Umum LPMP Sulut Febry Dien saat memberikan keterangan kepada awak media.
MANADOPOST.ID—Komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara di bawah Gubernur Olly Dondokambey, dalam mendukung upaya penertiban aset pemerintah daerah bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mendapat apresiasi khusus dari lembaga antirasuah tersebut. Bertempat di Gedung KPK Jakarta, Senin (14/12), Gubernur Olly didampingi Sekprov Edwin Silangen menerima penghargaan yang diserahkan langsung pimpinan KPK. Penghargaan diserahkan pada acara Penertiban dan Optimalisasi Pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN). Hadir pula dalam pertemuan tersebut Ketua KPK Firli Bahuri, Menteri Agraria Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali dan Sekretaris Kemensetneg Setya Utama. Gubernur Olly pun menyampaikan apa yang didapat merupakan bukti pemerintah daerah mendukung penuh penertiban aset dari KPK. “Ini bentuk komitmen kami membantu penertiban aset oleh KPK di Sulut. Terima kasih juga kepada jajaran yang boleh mendukung kegiatan ini," kata dia. Pada kesempatan itu, Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan, salah satu wujud upaya pencegahan korupsi adalah penertiban dan optimalisasi pemanfaatan BMN. Dengan sistem yang baik, kata Firli, peluang untuk melakukan korupsi melalui manipulasi pengelolaan aset negara bisa ditutup. Diketahui, selain aset pemda, KPK juga berhasil mengawal penuntasan masalah legalitas empat aset milik negara. Empat aset itu di antaranya, terkait legalitas Monumen Nasional (Monas) dan optimalisasi pemanfaatan aset Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) di kawasan Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Gelora Bung Karno (GBK), serta Kemayoran senilai total Rp548,2 triliun. “Ada empat aset milik negara yang kita bantu tertibkan, yaitu kawasan GBK senilai Rp347,8 triliun, Kemayoran senilai Rp143 triliun, TMII senilai Rp20,47 triliun, dan Monas senilai Rp37 triliun. Artinya, KPK bisa optimalkan uang negara dari penertiban empat aset tersebut sebesar total Rp548,2 triliun,” ujar Firli. Sedangkan Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan A Djalil menegaskan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, dirasakan penataan aset negara makin baik. Meskipun, tuturnya, masih banyak aset negara yang masih bersengketa dengan pihak lain. Belum lagi, katanya, mafia tanah masih menguasai sejumlah aset negara. “Saya merasakan penataan aset negara kita semakin baik. Masih banyak sekali aset kita yang masih sengketa, dikuasai negara tapi di lapangan dikuasai masyarakat. Belum lagi kita berhadapan dengan mafia tanah. Masalah mafia tanah ini masalah besar. Saya yakin benar, perbaikan sistem adalah upaya yang benar untuk pencegahan korupsi,” kunci Sofyan.(cw-01/gnr)

Advertisement
Advertisement
Editor : Clavel Lukas
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Manado PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

KPK Pamerkan Uang Hasil OTT Bupati Bolmut, Sirajudin Lasena Ditahan, Diduga Terlibat Fee Proyek

KPK Pamerkan Uang Hasil OTT Bupati Bolmut, Sirajudin Lasena Ditahan, Diduga Terlibat Fee Proyek

Plt Direktur Penyidikan (Dirdik) KPK Achmad Taufik Husein menjelaskan, uang senilai 200 juta tersebut diamankan dari beberapa lokasi saat

Terkait OTT Bupati Bolmut Oleh KPK, PDIP Sulut Langsung Lapor DPP, Ini Statusnya di Partai

Terkait OTT Bupati Bolmut Oleh KPK, PDIP Sulut Langsung Lapor DPP, Ini Statusnya di Partai

DPD PDIP Sulut memberikan penegasan terkait Bupati Bolmut yang kena OTT KPK

Bupati Bolmut Dikabarkan Terjaring OTT KPK, Kantor Dinas Kesehatan Hingga PU Disegel

Bupati Bolmut Dikabarkan Terjaring OTT KPK, Kantor Dinas Kesehatan Hingga PU Disegel

Bupati Bolmut Dikabarkan Terjaring OTT KPK, Sejumlah Kantor Pemerintahan Disegel

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer