Kasubbag Umum LPMP Sulut Febry Dien saat memberikan keterangan kepada awak media.MANADOPOST.ID—Komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara di bawah Gubernur Olly Dondokambey, dalam mendukung upaya penertiban aset pemerintah daerah bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mendapat apresiasi khusus dari lembaga antirasuah tersebut.
Bertempat di Gedung KPK Jakarta, Senin (14/12), Gubernur Olly didampingi Sekprov Edwin Silangen menerima penghargaan yang diserahkan langsung pimpinan KPK. Penghargaan diserahkan pada acara Penertiban dan Optimalisasi Pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN).
Hadir pula dalam pertemuan tersebut Ketua KPK Firli Bahuri, Menteri Agraria Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali dan Sekretaris Kemensetneg Setya Utama.
Gubernur Olly pun menyampaikan apa yang didapat merupakan bukti pemerintah daerah mendukung penuh penertiban aset dari KPK.
“Ini bentuk komitmen kami membantu penertiban aset oleh KPK di Sulut. Terima kasih juga kepada jajaran yang boleh mendukung kegiatan ini," kata dia.
Pada kesempatan itu, Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan, salah satu wujud upaya pencegahan korupsi adalah penertiban dan optimalisasi pemanfaatan BMN. Dengan sistem yang baik, kata Firli, peluang untuk melakukan korupsi melalui manipulasi pengelolaan aset negara bisa ditutup.
Diketahui, selain aset pemda, KPK juga berhasil mengawal penuntasan masalah legalitas empat aset milik negara. Empat aset itu di antaranya, terkait legalitas Monumen Nasional (Monas) dan optimalisasi pemanfaatan aset Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) di kawasan Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Gelora Bung Karno (GBK), serta Kemayoran senilai total Rp548,2 triliun.
“Ada empat aset milik negara yang kita bantu tertibkan, yaitu kawasan GBK senilai Rp347,8 triliun, Kemayoran senilai Rp143 triliun, TMII senilai Rp20,47 triliun, dan Monas senilai Rp37 triliun. Artinya, KPK bisa optimalkan uang negara dari penertiban empat aset tersebut sebesar total Rp548,2 triliun,” ujar Firli.
Sedangkan Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan A Djalil menegaskan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, dirasakan penataan aset negara makin baik. Meskipun, tuturnya, masih banyak aset negara yang masih bersengketa dengan pihak lain. Belum lagi, katanya, mafia tanah masih menguasai sejumlah aset negara.
“Saya merasakan penataan aset negara kita semakin baik. Masih banyak sekali aset kita yang masih sengketa, dikuasai negara tapi di lapangan dikuasai masyarakat. Belum lagi kita berhadapan dengan mafia tanah. Masalah mafia tanah ini masalah besar. Saya yakin benar, perbaikan sistem adalah upaya yang benar untuk pencegahan korupsi,” kunci Sofyan.(cw-01/gnr)