IlustrasiMANADOPOST.ID--Warga Sulawesi Utara tetap tidak boleh menganggap enteng ancaman Covid-19. Meski nanti divaksin, protokol kesehatan wajib diutamakan. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sekaligus Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Letjen TNI Doni Monardo mengatakan, kasus positif korona tiap hari mengalami peningkatan sejak liburan panjang yang lalu.
”Angka kesembuhan dengan yang positif harian mengalami perubahan. Semula, orang yang sembuh itu jauh lebih banyak dibandingkan yang positif. Namun, akhir-akhir ini, terutama pada empat minggu terakhir Desember, kasus positifnya lebih tinggi dibandingkan yang sembuh sehingga kasus aktif mengalami peningkatan,” ujarnya.
Tahun ini Doni menilai masih perlu kolaborasi dan gerakan yang masif di seluruh daerah dengan melibatkan semua komponen. Terutama tokoh nonformal yang bisa memberikan efek langsung kepada masyarakat. ”Saya yakin kalau kita semua bisa bekerja keras dengan ikhlas dan tulus pasti bisa,” tegasnya.
Dia kembali mengingatkan bahwa Covid-19 menular lewat aerosol. Artinya, ketika orang tidak menggunakan masker dan menjaga jarak, proses transmisinya akan cepat. ”Seseorang yang disiplin tidak menjamin dia tidak terpapar Covid kalau dia tidak bisa menjaga orang sekitar untuk disiplin juga. Jadi, ini sangat-sangat membutuhkan kerja sama, harus bersama-sama,” tambahnya.
Tantangan ke depan, kata Doni, adalah bagaimana agar masyarakat secara kolektif bisa menjaga seluruh orang di sekitarnya untuk patuh pada protokol kesehatan. ”Presiden berkali-kali mengingatkan, jangan kendur mengingatkan 3M. Itu saja. Tidak ada jaminan setelah vaksin diberikan, pandemi pasti hilang,” cetusnya.
Karena itu, Doni mengajak untuk mengingatkan semua orang dan berani menyampaikan kepada orang lain agar patuh pada protokol kesehatan. Dengan begitu, orang tersebut menjadi pahlawan buat diri sendiri dan orang lain. ”Kami tidak ingin masyarakat jadi kendur, sudah berbulan-bulan pandemi ini. Masyarakat mulai jenuh. Jadi, sedikit kendur protokol kesehatannya,” kata Doni.
Di sisi lain, sebanyak 1,8 juta vaksin Sinovac tiba di Bandara Soekarno-Hatta (Soetta), Tangerang, (31/12) lalu. Artinya, sudah ada 3 juta vaksin Sinovac yang masuk ke Indonesia setelah yang pertama datang sebanyak 1,2 juta pada awal Desember lalu.
Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin dan Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi memantau langsung kedatangan vaksin tersebut di Bandara Soetta pada pukul 11.55. Vaksin yang dikirim dari Beijing, Tiongkok, itu diangkut dengan maskapai Garuda Indonesia nomor penerbangan GA-890D.
Sebanyak 1,8 juta vaksin tersebut ditempatkan dalam 11 unit envirotainer. Vaksin lantas dibawa ke warehouse Garuda Indonesia untuk pengisian ulang daya envirotainer. Setelah itu, vaksin akan dibawa dan disimpan di kantor pusat Bio Farma di Bandung. Pengiriman dan penyimpanan dilakukan sesuai dengan standar WHO.
Budi menjelaskan, dalam rapat terbatas bersama presiden diputuskan, pelaksanaan vaksinasi nasional Covid-19 dimaksimalkan. Budi juga memaparkan rencana vaksinasi. ’’Insya Allah, dengan doa seluruh rakyat Indonesia, sebelum rakyat kembali bekerja pada Januari, vaksin didistribusikan ke 34 provinsi,’’ katanya.
Sesuai dengan rencana, prioritas pertama vaksinasi adalah para tenaga kesehatan. Dia menyatakan bahwa program vaksinasi tersebut merupakan salah satu strategi utama dalam menyelesaikan pandemi Covid-19. Dibutuhkan waktu lebih dari 12 bulan untuk menuntaskan urusan vaksinasi tersebut. Budi meminta masyarakat tetap disiplin menaati protokol kesehatan.
Menlu Retno mengungkapkan, 15 juta dosis bulk vaccine dari Sinovac juga datang dalam waktu dekat. Bulk vaccine itu bakal dimanufaktur Bio Farma. Dia menegaskan, sejak awal, Indonesia terus menjalin komunikasi untuk mengamankan suplai vaksin dari berbagai sumber lain. Pada Rabu (30/12), Indonesia menandatangani komitmen suplai 50 juta dosis vaksin Novavax dari Amerika Serikat dan 50 juta dosis AstraZeneca dari Inggris. ”Secara pararel, pembicaraan berkesinambungan saat ini juga dilakukan dengan Pfizer yang berasal dari Amerika Serikat dan Jerman,” ungkapnya.
Selain itu, pihaknya baru saja menerima kabar bahwa emergency use authorization (EUA) untuk AstraZeneca telah diberikan Medicine and Healthcare Products Regulatory Agency (MHRA) Inggris. MHRA merupakan satu di antara enam stringent regulatory authorities (SRAs) yang memiliki mekanisme reliance dengan BPOM. ”Ini tentu merupakan kabar baik untuk kita semua,” tuturnya.
Melalui mekanisme reliance tersebut, penerbitan EUA atas vaksin AstraZeneca di Indonesia bakal lebih mudah. Hasil EUA di Inggris dapat dijadikan basis dan review dikeluarkannya EUA di Indonesia. Sebagaimana yang dijelaskan kepala BPOM sebelumnya, upaya terkoordinasi dengan semua pihak dan lembaga terkait, baik di Indonesia maupun di luar negeri, terus dilakukan untuk mempercepat proses EUA. ”Tentu proses ini tidak akan pernah mengompromikan aspek keamanan, efektivitas, dan kualitas vaksin,” tegas Retno.(gnr)