Masna PiohMANADOPOST.ID—Sebanyak 15 ribu vaksin Covid-19 dari pemerintah pusat, tiba di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Selasa (5/1) kemarin. Vaksin tersebut diantar dan dikawal langsung pihak TNI/Polri, sampai ke Dinas Kesehatan (Dinkes) Daerah Sulut.
Datangnya vaksin Covid-19 di Sulut, ditanggapi Wakil Gubernur Sulut Steven Kandouw dengan sukacita. Kandouw mengatakan, vaksinasi Covid-19 akan dilakukan serentak 13 Januari.
"Yang sampai sudah 15 ribu tahap pertama. Dan akan dimulai vaksin serentak pada 13 Januari. Dan yang akan menjadi prioritas untuk di vaksin pertama adalah tenaga kesehatan (Nakes). Nanti setelah itu, kita akan berupaya agar semua bisa divaksinasi. Jadi menunggu saja petunjuk lanjutan dari pusat," ungkapnya, saat diwawancarai koran ini.
Sementara itu, Juru Bicara Satgas Covid-19 Provinsi Sulut Steaven Dandel mengatakan, vaksin yang masuk ke Sulut saat ini adalah Sinovac. Vaksin tersebut tiba melalui penerbangan Batik Air dan aman tersimpan di coldroom Dinkes Provinsi.
"Sudah tiba pukul 13.00 Wita. Ada 22.104 SDMK yang sudah didaftar secara online. Dan untuk pemberian ke 15 kabupaten/kota kita menunggu petunjuk dari Kementerian kesehatan (Kemenkes) RI," jelasnya.
Dandel menjelaskan, vaksinasi dimulai secara serentak seluruh Indonesia. Menurutnya masih 8.000 vaksin yang akan masuk ke Sulut pekan depan.
"Untuk vaksin cepat atau lambat, tidak ada faktor yang mempengaruhi. Nanti jika sudah ada instruksi dari pusat, maka vaksinasi sudah akan dilakukan kepada Nakes. Dan menyuntik 22.104 itu tidak selesai dalam satu hari. Kami punya pengalaman menyuntik 120.000 vaksin dan selesainya 4 bulan. Jadi kalau baru datang 15.000 vaksin itu tidak akan selesai disuntik pada 13 Januari itu. Masih ada waktu untuk 8.000 vaksin tiba, guna menyelesaikan yang 22.104 itu," kuncinya.
Saat diwawancarai koran ini, Gubernur Sulut Olly Dondokambey (OD), mengatakan bahwa bantuan vaksin tersebut merupakan pemberian tahap pertama. Itu juga ungkapnya, bakal diprioritaskan untuk petugas kesehatan di Provinsi Sulut. "Jadi penyaluran ini untuk tahap pertama. Dan vaksin Covid-19 ini lebih diutamakan petugas kesehatan, lalu masyarakat. Kepastian waktunya nanti akan disampaikan selanjutnya menunggu dari Pemerintah Pusat," tuturnya.
OD mengatakan, masyarakat diimbau untuk terus menerapkan protokol kesehatan. "Memakai masker menjaga jarak, dan mencuci tangan serta mematuhi Prokes Covid-19 yang ada. Perlu kedisiplinan masyarakat untuk mengikuti semua imbauan pemerintah dan berlakukan protokol kesehatan ketika beraktivitas di luar rumah. Kami ingatkan untuk selalu pakai masker di manapun berada, kemudian cuci tangan pakai sabun dan gunakan hand sanitizer, hindari kerumunan orang banyak. Jaga jarak dengan orang lain. Selain itu kalau tidak penting jangan keluar rumah, mandi sampai di rumah, gizi seimbang, olah raga, istirahat cukup. Semua pelaku usaha wajib screening Rapid test, penjual/penjamah makanan wajib pakai masker," imbuhnya.
Di sisi lain, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sudah melakukan uji klinis terhadap vaksin Sinovac. BPOM sudah memeroleh dua data setelah dua bulan penyuntikan vaksin, yakni data immunogenitas dan efikasi. Data ini bisa menepis keraguan masyarakat dalam menerima vaksin.
’’Dari data keamanan, vaksin ini sudah cukup aman. Tidak ada kejadian efek samping serius yang dilaporkan berkaitan dengan penggunaan vaksin ini. Sedangkan immunogenitasnya juga sudah menunjukan tingkat pembentukan antibodi yang bagus responsnya dalam tubuh,’’ kata Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 dari BPOM Lucia Rizka Andalusia dalam Alinea Forum bertajuk Kehalalan & Keamanan Vaksin Covid-19, Selasa (5/1) dilansir dari Jawa Pos (grup Manado Post).
Saat ini, BPOM masih menunggu sejumlah data uji klinis lainnya. Lucia menyebutkan ada beberapa keuntungan yang diperoleh Indonesia dengan melakukan uji klinis. “Bahwa kita mempunyai data uji klinis. Kita punya data pengalaman penggunaan di Indonesia,” terang dia.
Kendati begitu, BPOM membuka peluang memakai data hasil uji klinis sejumlah vaksin Covid-19 dari negara lain, guna mempercepat program vaksinasi di Indonesia. Syaratnya protokol uji klinis negara lain sama dengan Indonesia.
Menurutnya, tidak ada kewajiban melakukan uji klinis di dalam negeri sebelum menggunakan vaksin. Apalagi bila ada negara tetangga yang sudah melakukan uji klinis sebelumnya. Bahkan, ada beberapa jenis vaksin yang telah digunakan di Indonesia, tanpa melalui uji klinis di Indonesia.
’’Ingat, sudah banyak vaksin sebelum pandemi Covid-19, dan hanya sedikit yang melakukan uji klinis di Indonesia. Vaksin influenza, vaksin polio, itu uji klinisnya tidak di Indonesia. Meski diproduksi di Bio Farma, tetapi uji klinisnya tidak dilakukan di Indonesia dan secara regulasi memungkinkan,’’ terangnya.
Sementara, Direktur Eksekutif Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Muti Arintawati mengaku, belum bisa menegaskan kehalalan vaksin Sinovac untuk menangkal Covid-19. Menurutnya, masih ada informasi yang perlu dilengkapi.
Muti tidak membeberkan secara detail informasi yang dimaksud. Hanya, kuantitasnya terbilang sedikit karena proses audit sudah rampung. ’’Masih ada sedikit informasi yang harus dilengkapi. Sehingga tentunya kami tidak bisa kemudian memberikan kesimpulan. Dan kesimpulan halal tidaknya juga tidak ada di LPPOM, tetapi di Komisi Fatwa (MUI),’’ ujarnya.
LPPOM MUI memastikan tidak pasif dalam menerima informasi vaksin, tetapi secara intensif melakukan kajian yang dikerjakan auditor LPPOM MUI. Dia mencontohkan, studi literatur, jurnal, dan keterangan pakar mengenai bahan baku vaksin juga digali. ’’Katakan ada sekian banyak asam amino yang digunakan dalam media (pembuatan vaksin). Apakah asam amino memang kita perlu kritisi kehalalannya? Atau, mana asam amino yang dari sisi proses produksinya itu tidak kritis dari sisi kehalalannya,’’ jelasnya.
Keputusan halal atau tidaknya vaksin dari Komisi Fatwa MUI juga tergantung keputusan BPOM. Menurutnya, hal itu berkaitan dengan keamanan vaksin yang kini sedang diuji. ’’Kalau semua informasi sudah lengkap, MUI tetap menunggu keputusan dari BPOM tentang safety, tentang thoyyib tadi untuk memutuskan kemudian apakah bisa dikeluarkan sertifikat halal atau tidak,’’ ucapnya.
Sedangkan Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LBM PBNU) memutuskan membolehkan penggunaan vaksin Covid-19 buatan Sinovac, meskipun belum mengetahui kadungan zat pada bahan pokok pembuatan vaksin tersebut. ’’Statemen Kiai Wapres (Wakil Presiden Ma’ruf Amin) menjadi pertimbangan kami untuk tidak melanjutkan pembahasan halal-haramnya,’’ kata Sekretaris LBM PBNU Sarmidi Husna. Dia berpandangan, pernyataan Ma’ruf dilandaskan atas kegentingan situasi kehidupan akibat dampak Covid-19. Karena itu, penggunaan vaksin tidak berlabel halal dapat digunakan oleh umat Islam.
Sarmidi merasa, pemerintah juga perlu meminta organisasi masyarakat Islam lainnya untuk dapat mengikuti pernyataan Ma’ruf, untuk menanggulangi bahaya dan dampak keberlangsubgan hidup akibat pandemi.
Kendati begitu, Sarmidi mengungkapkan, pihaknya telah berupaya mengkaji dan mencari tahu kadar halal dalam bahan dasar pembuatan vaksin. Salah satunya, meminta penjelasan dari PT Bio Farma.(ewa/gnr/gel)