Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

DPRD Kawal Kasus Siswa IPDN yang Dikeluarkan

C
Penulis: Clavel Lukas❯
Maximilaian Jonas Lomban
Maximilaian Jonas Lomban
MANADOPOST.ID—DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Selasa (5/1) kemarin, menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan siswa IPDN didampingi orangtuanya, terkait dugaan penganiayaan yang menyebabkan siswa dari Sulut dikeluarkan. RDP yang dipimpin Ketua DPRD Sulut Fransiscus Andi Silangen ini menghasilkan rekomendasi jika ada kemungkinan para siswa ini mem-PTUN-kan putusan Rektor IPDN. Anggota DPRD Sulut Sandra Rondonuwu pada wartawan usai RDP mengatakan, DPRD siap mengawal aspirasi dari masyarakat ini. “Dalam rapat ini, kita juga mengusulkan memanggil pelapor yang ternyata bukan korban,” sebut politikus PDI Perjuangan ini. Dia melanjutkan, di RDP tersebut pun ikut mencuat mengenai langkah ke PTUN untuk memprotes keputusan Rektor IPDN. “Tentu kami akan siap mengawal. Kami sudah dengar kronologis dari para siswa ini,” tukasnya. Sementara Silangen saat dikonfirmasi menjelaskan, ada tujuh orang yang disangkakan melakukan penganiayaan berat. Enam dikeluarkan dan satu diberi sanksi turun kelas. “Kita mencari konfirmasi mengenai apa yang disampaikan IPDN tentang kronologis kejadian dan dikonfrotasi dengan anak-anak ini. Apakah betul yang disampaikan IPDN, dengan yang dituduhkan pada mereka. Tadi mereka jujur, yang sebenarnya bercanda. Apalagi teman-teman satu daerah,” ujar Silangen. Dia menilai tak ada motif melakukan kekerasan dari para pelaku. “Karena sanksi ini keputusan kelembagaan, kita masih ada upaya, lewat pemerintah daerah disampaikan ke rektor pertimbangan sanksi ini. Apakah turun kelas, itu langkah terakhir. Kalau tidak, kita harus buktikan kebenarannya. Apakah benar atau adil, lewat langkah hukum,” urainya.(gel)

Advertisement
Advertisement
Editor : Clavel Lukas
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Manado PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Hengky Honandar Tegas: ASN Harus Mampu Jadi Jembatan Komunikasi Pemerintah dengan Masyarakat

Hengky Honandar Tegas: ASN Harus Mampu Jadi Jembatan Komunikasi Pemerintah dengan Masyarakat

Aparatur sipil negara (ASN) tidak cukup hanya menjalankan tugas sebagai pelaksana kebijakan pemerintah. Lebih dari itu, ASN harus mampu

Ranperda APBD 2027 Disetujui DPRD Kota Bitung, HH Fokuskan Anggaran pada Kesejahteraan Masyarakat

Ranperda APBD 2027 Disetujui DPRD Kota Bitung, HH Fokuskan Anggaran pada Kesejahteraan Masyarakat

Pemerintah Kota (Pemkot) Bitung bersama DPRD Kota Bitung resmi menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan

Kualitas Pelayanan Kesehatan Hingga Pelestarian Budaya Jadi Perhatian di Pembahasan RAPBD 2027

Kualitas Pelayanan Kesehatan Hingga Pelestarian Budaya Jadi Perhatian di Pembahasan RAPBD 2027

Anggota Banggar DPRD Manado menaru perhatian terhadap 2 sektor dalam pembahasan Rancangan APBD 2027, yakni soal kesehatan dan kebudayaan

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer