PhotoMANADOPOST.ID—Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) mendapatkan pekerjaan rumah (PR) dari Gubernur Sulut Olly Dondokambey (OD).
Menggenjot pertumbuhan ekonomi (PE) di bumi Nyiur Melambai. PR tersebut diberikan OD, dengan harapan semua OPD kerja maksimal di tahun 2021 ini.
"PE tahun ini harus digenjot masing-masing OPD. Saya mintakan agar bisa digenjot pada awal tahun 2021 ini. Saya yakin PE kita bisa tumbuh pesat karena 2020 lalu itu terwujud. Kita mampu membuat perekonomian Sulut tetap tumbuh positif. Mengalami kontraksi 3,89 persen di triwulan II, namun secara kumulatif pada semester I bertumbuh sebesar 0,38 persen. Dan saya harap tahun ini harus lebih lagi," tuturnya.
OD juga meminta setiap OPD proaktif menggali semua potensi-potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang baru.
"Jangan duduk diam. Harus jemput bola. Ciptakan PAD baru di tahun ini. Karena jika PE kita tumbuh, maka masyarakat yang akan merasakan dampak positif ini. Kita semua harus memiliki tekad dan semangat yang sama. Di tahun 2021 ini, saya harapkan kita semua akan tetap konsisten, dan memiliki komitmen yang kuat dalam meningkatkan PAD kita. Sehingga PE Sulut dapat tetap tumbuh di atas rata-rata nasional," ujarnya.
OD mengimbau semua pihak dapat bersinergi di tahun 2021 ini, agar mampu menuai capaian-capaian progresif dari setiap program dan kegiatan yang telah menjadi prioritas.
"Juga harus sukseskan semua rencana dan program kita, sebagaimana tema RKPD tahun 2021 yakni mempercepat pemulihan ketahanan ekonomi dan kehidupan masyarakat didukung pengembangan pariwisata dan industri berbasis sumber daya lokal. Ingat semua OPD harus bisa segera bekerjasama, jangan menunda-nunda," tutupnya. (ewa/gel)
Dokumen legalitas organisasi tersebut diserahkan langsung Kepala Kesbangpol Sulut, Johnny Alfriets Alexander Suak SE MSi, kepada perwakilan SMSI Sulut di Kantor Kesbangpol Sulut, Jalan 17 Agustus Nomor 7, Kecamatan Wanea
Pemprov Sulawesi Utara bakal meningkatkan kinerja pelayanan lewat inovasi. Hal ini tertuang dalam Instruksi Gubernur Sulawesi Utara Nomor 500.10.30.2/26.1844/Sekr-Balitbangda, tertanggal 30 April 2026.