Kasubbag Umum LPMP Sulut Febry Dien saat memberikan keterangan kepada awak media.MANADOPOST.ID—Pekan lalu, Bapemperda DPRD Provinsi Sulawesi Utara melakukan kunjungan ke Ditjen Otda Kementerian Dalam Negeri RI, di Jakarta.
Tujuannya untuk konsultasi dan koordinasi terkait Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021 dan terkait Ranperda Fakir Miskin dan Anak Terlantar, Ranperda Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Provinsi Sulawesi Utara, serta Ranperda Protokoler Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara.
Kunjungan kerja diterima Kepala Seksi Wilayah IIIB Direktorat Produk Hukum Daerah Ditjen Otda Kemendagri Ramandhika Suryasmara di Gedung H Kemendagri, Jl Medan Merdeka Utara No. 7 Jakarta Pusat.
Dijelaskan Wakil Ketua Bapemperda Melky Pangemanan, Ranperda terkait Covid-19, telah dilakukan pengkajian secara yuridis formal dan materiil oleh Kemendagri. “Disampaikan untuk melakukan perubahan dan penyempurnaan sebelum ditetapkan sebagai Perda sesuai hasil evaluasi,” bebernya.
Sementara Ranperda Fakir Miskin dan Anak Terlantar, sementara tahap fasilitasi di Kementerian Dalam Negeri RI. Secepatnya Kemendagri akan memberikan hasil pengkajian yuridis formal dan materiil.
Selanjutnya, Ranperda Kedudukan Protokoler Pimpinan dan Anggota DPRD dari hasil pengkajian Kemendagri, menunjukkan peraturan tersebut cukup diatur dalam peraturan DPRD tentang tata tertib DPRD sesuai ketentuan Pasal 132 ayat 3 huruf K UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Hadir dalam pertemuan tersebut Ketua DPRD Sulut Fransicus Silangen.(gel)