Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Ranperda Covid-19 Masih Ada `Cacat`

C
Penulis: Clavel Lukas❯
Ilustrasi
Ilustrasi
MANADOPOST.ID—Ranperda Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan Covid-19 sudah tahap finalisasi. Karena telah dievaluasi Kemendagri. Menariknya dalam rapat, Senin (11/1) kemarin, masih terjadi perdebatan antara pimpinan Bapemperda dan pimpinan DPRD. Wakil Ketua DPRD yang juga Ketua Fraksi Partai Demokrat Billy Lombok mengoreksi sejumlah poin. Yang dinilai belum relevan. Pertama, Lombok menyorot mengenai poin pelaku usaha. Menurutnya itu masih terkesan abstrak. “Seharusnya memuat pembagian bidang-bidang usaha, karena tiap usaha ada mekanisme operasionalnya masing-masing serta mekanisme interaksi dengan customernya berbeda,” ujar Lombok. Kemudian, hal sangat krusial yang disorot Lombok adalah mengenai penegakan perda dalam hal ini pemungutan denda. “Bagimana caranya peraturan ini mau ditegakkan. Apakah dengan razia setiap hari? Lalu dilaksanakan oleh siapa? Sistemnya seperti apa? Random check atau ada polisi jaga di tiap sudut jalan berhak main denda atau seperti apa?,” tukasnya. Terutama disinggung Lombok terkait denda. “Itu akan ke mana? Karena tidak disebutkan mau disetor ke mana, mekanisme pengaturan dendanya juga, apakah wajib cash atau bayar di bank?,” kritiknya. Wakil Ketua Bapemperda Melky Pangemanan kesempatan itu sempat beradu argumen dengan Lombok. Karena dinilai MJP, sapaan akrab politikus PSI ini, pembahasan ranperda tersebut sudah masuk tahap finalisasi. Telah kembali dari evaluasi Kemendagri. “Ini akan memperlambat penetapan ranperda kalau direvisi-revisi lagi. Sementara kita sudah di tahap finalisasi,” kata MJP. Mengenai beberapa poin yang disebutkan Lombok, MJP menuturkan itu akan diatur lebih lanjut dalam peraturan gubernur. Pembahasan finalisasi ranperda tersebut kembali dilanjutkan. Dan akan segera ditetapkan.(gel)

Advertisement
Advertisement
Editor : Clavel Lukas
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Manado PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Sepakati Dua Ranperda, Hengky Honandar Apresiasi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bitung

Sepakati Dua Ranperda, Hengky Honandar Apresiasi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bitung

Pemerintah Kota (Pemkot) Bitung bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bitung menyepakati dua Rancangan Peraturan Daerah

DPRD Minahasa Terima Usulan AMAN Sulut Soal Ranperda Masyarakat Adat

DPRD Minahasa Terima Usulan AMAN Sulut Soal Ranperda Masyarakat Adat

DPRD Minahasa menerima audiens Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Sulut dan membahas terkait usulan ranperda masyarakat adat

Pengarusutamaan Gender Jadi Perhatian, Kebijakan Pembangunan di Manado Harus Responsif

Pengarusutamaan Gender Jadi Perhatian, Kebijakan Pembangunan di Manado Harus Responsif

Ketua Pansus DPRD Manado, Adolfien Wangania pengarusutamaan gender tak sekadar bicara mengenai perempuan, tapi soal kebijakan pembangunan

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer