Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Penetapan Ranperda Covid-19 Ditunda

C
Penulis: Clavel Lukas❯
Maximiliaan Jonas Lomban
Maximiliaan Jonas Lomban
MANADOPOST.ID—Ranperda Penegakan Hukum Protokol Kesehatan atau Ranperda Covid-19 yang direncanakan ditetapkan Senin (25/1) ditunda. Sebelumnya dalam undangan rapat paripurna yang beredar, terdapat dua ranperda akan ditetapkan. Yakni Ranperda Prakarsa Gubernur Covid-19 dan Ranperda inisiatif DPRD Fakir Miskin. Namun informasi yang dihimpun, hanya Ranperda Fakir Miskin yang ditetapkan. Sementara ranperda Covid-19 ditunda. Wakil Ketua Bapemperda Melky Pangemanan tak menbantah hal ini. “Benar. Yang akan ditetapkan lebih dahulu adalah Ranperda Fakir Miskin,” tutur politikus PSI ini. Alasan belum ditetapkan, MJP sapaan akrabnya berkilah ranperda prakarsa DPRD yang diprioritaskan. Diketahui Ranperda Covid-19 sebelumnya sempat menuai protes dua fraksi. Yakni Fraksi Partai Golkar dan Fraksi Partai Demokrat. Dua fraksi ini menilai, ranperda tersebut masih ‘mentah’ belum bisa ditetapkan. Bahkan Wakil Ketua DPRD Billy Lombok sudah mengingatkan ke Bapemperda untuk kembali membahas ranperda ini karena ada beberapa poin harus dipertimbangkan lagi.(gel)

Advertisement
Advertisement
Editor : Clavel Lukas
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Manado PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Sepakati Dua Ranperda, Hengky Honandar Apresiasi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bitung

Sepakati Dua Ranperda, Hengky Honandar Apresiasi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bitung

Pemerintah Kota (Pemkot) Bitung bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bitung menyepakati dua Rancangan Peraturan Daerah

DPRD Minahasa Terima Usulan AMAN Sulut Soal Ranperda Masyarakat Adat

DPRD Minahasa Terima Usulan AMAN Sulut Soal Ranperda Masyarakat Adat

DPRD Minahasa menerima audiens Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Sulut dan membahas terkait usulan ranperda masyarakat adat

Pengarusutamaan Gender Jadi Perhatian, Kebijakan Pembangunan di Manado Harus Responsif

Pengarusutamaan Gender Jadi Perhatian, Kebijakan Pembangunan di Manado Harus Responsif

Ketua Pansus DPRD Manado, Adolfien Wangania pengarusutamaan gender tak sekadar bicara mengenai perempuan, tapi soal kebijakan pembangunan

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer