Kasubbag Umum LPMP Sulut Febry Dien saat memberikan keterangan kepada awak media.MANADOPOST.ID—Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), menjadi perhatian pemerintah pusat. Bumi Nyiur Melambai bakal dijadikan proyek langit biru atau proyek yang bergerak di sektor lingkungan hidup.
Program dan proyek tersebut juga telah dibahas secara bersama antara pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) dan Pertamina. Kedua belah pihak sepakat mensinergikan program langit biru dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI yang telah menunjuk Sulut balai proyek langit biru.
Ini untuk menjawab tuntutan dan agenda global dalam mengurangi kadar emisi gas buang kendaraan bermotor sejalan dengan paris agreement yang menetapkan reduksi emisi karbon dioksida.
Gubernur Sulut Olly Dondokambey (OD) mengatakan, Pemprov Sulut memberikan apresiasi dan dukungan untuk program tersebut. Karena menurut OD, program langit biru secara tak langsung telah mendukung Pemprov Sulut dalam mengurangi kadar polusi udara.
"Program langit biru sendiri akan dijalankan pada bulan Februari 2021 secara bertahap sampai dengan enam bulan kedepan sehingga dapat mencakup semua kabupaten/kota di Sulut," ungkapnya, Senin (1/2) kemarin.
OD meminta dukungan bupati dan wali kota akan program lingkungan hidup tersebut. "Karena ini akan menyasar ke 15 kabupaten/kota. Karena itu, saya minta dukungan semua pihak khususnya kepala daerah masing-masing. Dengan program tersebut, salah satu jenis BBM berkualitas seperti Pertalite akan dijual dengan harga lebih terjangkau atau diskon dan berlaku bagi roda dua, roda tiga, taksi plat kuning dan angkutan umum. Ini sangat menguntungkan bagi kita semua. Karena kita masih mendapatkan perhatian pemerintah pusat, maka program ini harus disukseskan," tuturnya.
Sementara itu, Pakar Pemerintahan Dr Alfons Kimbal juga mendukung akan semua program perbaikan lingkungan di Provinsi Sulut. "Yang saat ini harus mendapatkan perhatian pemerintah di Sulut adalah perbaikan kondisi lingkungan di Kota Manado dan Minahasa. Itu menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah. Karena Kota Manado saat ini tidak bisa dilanda hujan walaupun sebentar, langsung terdampak bencana banjir. Ini menandakan adanya kerusakan lingkungan dan proyek infrastruktur yang harus mendapatkan perhatian pemerintah," bebernya.
Kimbal mengatakan, pemerintah di 15 kabupaten/kota harus mendukung program penghijauan lingkungan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI tersebut.
"Ya pemerintah di 15 kabupaten/kota ini kan yang punya wilayah. Jadi mereka harus mendukung penuh. Tugas mereka saat ini adalah menjemput bola, temui gubernur dan melobi program penghijauan tersebut. Apalagi Kota Manado. Pemerintah di 15 kabupaten/kota itu jangan hanya duduk diam. Harus jemput bola," tutupnya. (ewa/gel)