Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Dukung FPI-PKI PNS Pemprov Disanksi

C
Penulis: Clavel Lukas❯
Ilustrasi
Ilustrasi
MANADOPOST.ID—Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey (OD) kembali merilis Surat Edaran (SE) 800/21.458/Sekr-BKD tentang larangan bagi pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tenaga Harian Lepas (THL) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut untuk berafiliasi dengan dan mendukung organisasi terlarang dan organisasi kemasyarakatan yang dicabut status badan hukumnya. SE tersebut juga diterbitkan dan ditujukan bagi semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Sulut. "Pegawai ASN dan THL di lingkungan Pemprov Sulut wajib setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah serta berfungsi sebagai unsur perekat dan pemersatu bangsa. Keterlibatan pegawai ASN dan THL di lingkungan Pemprov Sulut dalam mendukung atau berafiliasi dengan organisasi terlarang atau organisasi kemasyarakatan yang dicabut status badan hukumnya, dapat menimbulkan radikalisme negatif di lingkungannya sehingga patut untuk dicegah," ungkap SE dalam poin pertama dan kedua tersebut. Bahkan dalam poin keempat dalam surat yang ditandatangani OD tersebut dijelaskan organisasi yang dilarang tersebut adalah Partai Komunis Indonesia (PKI), Jamaah Islamiyah (JI), Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Jamaah Ansharut Daulah (JAD), dan Front Pembela Islam (FPI). "Sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu untuk melakukan langkah pelarangan, pencegahan, dan penindakan bagi pegawai ASN dan THL di lingkungan Pemprov untuk berafiliasi dengan organisasi tersebut," jelas poin ke lima. ASN dan THL Pemprov juga dilarang untuk menjadi anggota organisasi tersebut. Juga dalam point ke tujuh ayat dua, ASN dan THL juga dilarang memberikan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada organisasi terlarang atau organisasi kemasyarakatan yang dicabut status badan hukumnya. Juga dalam point 10 ASN dan THL dilarang enggunakan simbol-simbol dan atribut organisasi terlarang atau organisasi kemasyarakatan yang dicabut status badan hukumnya. Juga ASN dan THL dilarang menggunakan semua platform media untuk mengekspresikan dukungan, afiliasi dan simpati bagi organisasi tersebut. "Penindakannya mencakup beberapa hal. Menindaklanjuti setiap pengaduan yang diterima melalui prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Menindaklanjuti setiap rekomendasi yang dikeluarkan oleh tim satuan tugas yang dibentuk sesuai dengan Keputusan Bersama 11 Menteri dan Pimpinan LPNK tentang penanganan radikalisme dalam rangka penguatan wawasan kebangsaan pada ASN. Menjatuhkan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepada pegawai ASN dan THL di lingkungan Pemprov Sulut yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap larangan keterlibatan pada organisasi terlarang atau organisasi kemasyarakatan yang dicabut status badan hukumnya," tandas surat tersebut. (ewa/gel)

Advertisement
Advertisement
Editor : Clavel Lukas
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Manado PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Seorang ASN Pemkot Manado Diduga Salah Gunakan Wewenang dan Jabatan Diperiksa BKPSDM

Seorang ASN Pemkot Manado Diduga Salah Gunakan Wewenang dan Jabatan Diperiksa BKPSDM

Tim Pemeriksa BKPSDM Kota Manado melaksanakan pemeriksaan terhadap satu orang ASN diduga terkait penyalahgunaan wewenang dan jabatan

PELANGGARAN! 6 ASN Kecamatan Girian Dibina BKPSDMD Kota Bitung, Ini Daftarnya

PELANGGARAN! 6 ASN Kecamatan Girian Dibina BKPSDMD Kota Bitung, Ini Daftarnya

Disiplin aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kecamatan Girian menjadi sorotan. Enam ASN di Kecamatan Girian dikabarkan

3 ASN Pemkot Manado Diminta Klarifikasi Atas Laporan Nongkrong di Starbucks Saat Jam Kerja

3 ASN Pemkot Manado Diminta Klarifikasi Atas Laporan Nongkrong di Starbucks Saat Jam Kerja

Tiga ASN Pemkot manado mendapat pembinaan dari BKPSDM pasca laporan warga yang kedapatan di sebuah tempat kopi saat jam kerja

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer