Suhendro BoromaOleh: Suhendro Boroma
KABAR duka itu datang di tengah malam. Pukul 00.31 WIB, pada Sabtu 13 Februari 2021, Dr Drs Sinyo Harry Sarundajang (SHS) meninggal dunia di MMRC Siloam Hospital Jakarta. Menurut rencana, Dubes Indonesia untuk Filipina, Kepulauan Marshall dan Palau itu akan dikebumikan di Pekuburan Keluarga di Desa Tompaso Dua, Kecamatan Tompaso, Minahasa.
Warga Nyiur Melambai kehilangan salah satu tokoh terbaiknya. Bumi pertiwi bersedih atas kepergian salah satu patriot anak negeri. Kita semua berbelasungkawa yang dalam, atas wafatnya Gubernur Sulut periode 2005-2015 ini.
Rekam jejak, perjalanan karir dan pengabdian SHS kepada nusa dan bangsa, khususnya di Sulut tak terbilang. Sembilan di antaranya, yang boleh dikatakan sebagai “warisan” (legasi) SHS, dipaparkan berikut ini.
Pertama, SHS dilantik sebagai Gubernur Sulut periode pertama (bersama Wagub Alm. Fredy Harry Sualang) pada 13 Agustus 2005, tujuh tahun pasca reformasi. Gubernur yang terpilih melalui Pemilihan Kepala Daerah-Wakil Kepala Daerah (Pilkada) langsung pertama di Indonesia. Salah satu dari sekian banyak masalah yang muncul pasca reformasi, tingkat kepercayaan terhadap lembaga-lembaga negara/publik, termasuk birokrasi, berada di titik nadir.
Hingga tahun 2005, wibawa birokrasi belum pulih. Otonomi daerah yang diberlakukan sejak tahun 2000 menambah turunnya wibawa birokrasi akibat kabupaten/kota tidak mau tunduk kepada pemerintah provinsi. Tingkat kepercayaan dan wibawa yang rendah ini mengakibatkan efektivitas dan efisiensi program-program pemerintah juga rendah.
Terpilih dan dilantiknya SHS sebagai Gubernur Sulut membawa harapan baru kembali tegaknya wibawa dan kepercayaan publik terhadap birokrasi di lingkungan Pemprov Sulut. Jejak karirnya yang paripurna sebagai birokrat tulen dan pemahamannya yang luas dan dalam terhadap otonomi daerah –SHS menulis beberapa buku yang membahas otonomi daerah, menjadi bekal yang lebih dari cukup untuk menata birokrasi kembali tegak berwibawa dan dipercaya.
Jenjang karirnya yang mencapai Inspektur Jenderal (Irjen) Depdagri menambah bobot dan keyakinan internal birokrat dan publik, SHS berhasil menata birokrasi yang berwibawa dan dapat dipercaya di lingkungan Pemprov Sulut.
Inilah social capital pertama SHS saat memimpin Sulut. Tanpa wibawa yang cukup dan tingkat kepercayaan yang rendah, birokrasi tidak bisa menjadi mesin yang efektif dan efisien untuk menggerakkan berbagai program pemerintah. Pada masa ini pula, birokrasi di Pemprov Sulut relatif dapat “dinetralkan” dari pengaruh dan tekanan politik. Berbeda dengan periode 2000-2005, tekanan dan pengaruh (partai) politik terhadap birokrasi begitu dominan sebagai akibat dari “masa keemasan” legislative heavy pasca reformasi.
SHS menambah “amunisi” untuk menguatkan wibawa dan kepercayaan terhadap birokrasi dengan melibatkan para pakar dari Unsrat, Unima, UKIT, Seminari Pineleng, Unklab dan beberapa ahli ternama (secara personal) asal Sulut di UI, ITB, dan perguruan tinggi ternama lainnya. Kedekatan dan hubungan yang akrab dengan para pakar sudah lama dijalin SHS.
Setiap merayakan ultahnya, SHS selalu mengumpulkan para doktor multi-disiplin ilmu dari Unsrat, Unima, UKIT, dan perguguruan tinggi lainnya untuk berdiskusi di kediaman pribadinya di Kawangkoan, membahas berbagai tema aktual dan dan fundamental untuk kemajuan Sulut yang bisa disumbangkan bagi kemajuan Indonesia. Setelah SHS menjadi Gubernur Sulut, tradisi intelektual ini dilanjutkan, dengan membahas berbagai topik aktual yang dijadikan bahan masukan dan rujukan dalam merumuskan arah kebijakan dan program pemerintah daerah (pemda) Sulut.
Perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan base on intellectual exercise ini salah satu ciri yang menonjol bagi kepemimpinan SHS. Ini legasi kedua birokrat karir kelahiran Kawangkoan 16 Januari 1945 itu. Doktor lulusan UGM ini menikmati berjam-jam berdiskusi dan bercengkrama dengan para pakar.
Mendiskusikan berbabagi hal yang ringan hingga sangat serius. Dari sekadar perbedaan antara “output dan outcome”, hingga teori-teori fisika Albert Einstain dan mekanika kuantum. Perpustakaan pribadinya yang punya koleksi puluhan ribu buku multi-disiplin membuat dia sangat leluasa melahap aneka topik diskusi dengan para pakar.
Tidak heran, SHS di tengah-tengah kesibukannya sebagai birokrat dan pejabat, menghasilkan puluhan buku. Ini menunjukkan kecintaannya terhadap ilmu pengetahuan, dan membuatnya bisa dijuluki sebagai birokrat ilmuwan. Ini legasi ketiga SHS. Komunitas ahli politik Indonesia mengakui hal ini, dengan mendapuk SHS sebagai Ketua Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI). Masih dalam kaitan dengan dunia tulis menulis, SHS tercatat salah satu pemegang kartu anggota Persatuan Wartawan Indonesia (PWI. Di masa awal-awal reformasi, sindiran dan kritikan pada prilaku dan praktik korupsi kolusi dan nepostime (KKN) pemerintah Orba, dijawab oleh SHS dengan datang berdiskusi langsung di dapur media. Dia tidak reaktif, defensif, atau mendesain demo ke media. Kedekatannya dengan awak media membuat dia paham dan mahfum tugas-tugas jurnalistik.
Kelak, setelah purna bhakti sebagai Gubernur Sulut, SHS menjadi CEO Berita Satu Grup –kelompok media di bawah payung Lippo Grup. Dari sini SHS terpilih menjadi salah satu anggota Dewan Pers, dan masyarakat pers (melalui Dewan Pers) merekomendasikan SHS menjadi Dubes Indonesia untuk Filipina, Kepulauan Palau dan Marshall. SHS diangkat sebagai dubes bukan dari jalur politisi atau birokrat, tetapi dari jalur profesional: masyarakat pers.
Keempat, tak bisa disangkal, SHS adalah “bidan sekaligus ibu” yang melahirkan Kota Bitung. Dari sebuah kampung nelayan, menjadi kota administratif, hingga berkembang sebagai kota sepenuhnya dan seutuhnya. Di Bitung SHS sekaligus mencatatkan diri sebagai walikota terlama di Indonesia: 14 tahun.
Kampung nelayan Bitung berkembang menjadi pusat industri dan kota pelabuhan, dengan salah satu ciri yang menonjol punya jalan-jalan yang lebar. Agaknya, pembangunan jalan dua jalur yang lebar itu terinspirasi dari Champs-Elysees, jalan utama di Paris, yang dilihat SHS kala studi di Institut Internasional Administrasi Publik di Paris, Perancis, 1975-1976. Boleh dikata, Bitung adalah “monument hidup” legasi SHS.
Kelima, SHS pemimpim multikultural, menghargai kemajemukan. Pemahaman dan penerimaan atas kemajemukan ini merupakan pengaruh langsung dari sang kakek, Hendrik Sarundajang yang menjadi Sangadi Kotamobagu. Sang kakek menyekolahkan SHS di Sekolah Rakyat Cokroaminoto Milinow, dari sinilah benih-benih pemahaman dan penerimaan atas kemajemukan mulai hidup di dalam diri SHS.
Pada masa periode kedua menjadi Gubernur Sulut, SHS mempraktikkan sebagai pemimpin kemajemukan itu dengan menyodorkan “tiangle pilar leadership” di Sulut: SHS sebagai gubernur (berasal dari Minahasa), Jauhari Kansil sebagai wagub (dari Nusa Utara), dan Rahmat Mokodongan yang didapuk jadi sekprov (dari Bolmong).
Pemahaman dan penghayatan yang dalam terhadap kemajemukan itu merupakan social capital SHS yang sangat penting dan berharga sehingga diterima dan sukses menjadi “juru damai” di Maluku Utara dan Maluku. Legasi SHS yang keeman ini merupakan sumbangsih terbesar putra tanah Toar Lumimout teradap bangsa ini.
Konflik horisontal yang berkepanjangan dan memakan korban harta dan jiwa, dapat diselesaikan dengan baik oleh SHS saat dipercayakan sebagai Pejabat Gubernur dan Penguasa Darurat Sipil di Maluku Utara dan Maluku. Julukan sebagai “khalifah” oleh masyarakat Maluku Utara dan “malaikat kecil” oleh warga Maluku merupakan pengakuan dan penghargaan terbuka atas prestasi dan capaian ini.
Ketujuh, SHS secara nyata berupaya mewujudkan posisi geostrategis Sulut di Pasifik, kawasan yang diramalkan Dr Sam Ratulangi sebagai masa depan dunia. Rintisan kearah ini telah dimulai sejak masa Gubenur CJ Rantung yang melahirkan sister city Bitung-General Santos, Manado-Davao, dan berkembang menjadi Brunei Darusalam, Indonesia, Malaysia, Philipina East Asia Growth Area (BIMP-EAGA).
Usaha yang gencar ini masih juga belum sepenuhnya berhasil membuka cara pandang nasional dan internasional terhadap posisi Sulut, Manado khususnya. Dalam peta pariwisata dan perhubungan nasional dan internasional, Manado masih dipandang dan diposisikan sebagai destination point. Dalam posisi sebagai tujuan akhir, Manado dalam peta perhubungan dan pariwisata nasional dan internasional cenderung menjadi beban (cost), tidak mendatangkan pendapatan (revenue).
SHS melakukan program dan terobosan yang nyata untuk mengubah Manado menjadi distribution point, dan mengukuhkan posisi geostrategis Sulut di kawasan pasifik. Perubahan paradigma itu diwujudnyatakan melalui kebijakan dan program, juga di dunia akademik: menjadi disertasi SHS dengan predikat cum laude saat ujian doktor di Pascasarjana Ilmu Politik UGM.
Perubahan besar yang dilakukan untuk terobosan ini adalah penyelenggaraan World Ocean Summit (WOC), 11-15 Mei 2009. Perjuangan untuk melaksanakan WOC sungguh berliku dan tidak mudah. Puluhan event internasional, lobby dan pendekatan yang dilakukan untuk meyakinkan WOC dilaksanakan di Manado. Pada akhirnya, event internasional yang momental itu terlaksana dengan sukses, yang dirangkaikan dengan Coral Reef Triangle Initiatif (CTI) Summit.
Even-even internasional selanjutnya bermunculan digelar di Manado: Sail Bunaken, 11-19 Juni 2009, yang sukses mendatangkan Kapal Induk UUS George Washington ikut parade di Teluk Manado. Even yang dihadiri 33 negara dan dikuti 37 kapal perang, 2 tall ships dan 1 kapal CW Australia itu disusul oleh berbagai even internasional lainnya.
Semua ini membuat Sulut resmi mencatatkan diri sebagai daerah Meeting, Insentive, Conference and Exhibition (MICE) di luar Jakarta dan Bali. Sekaligus menahbiskan optimisme baru: Sulut/Manado sebagai “Bali Kedua” di Indonesia. Inilah legasi kedelapan SHS: pariwisata sebagai masa depan Sulut. Transformasi ekonomi dari basis pertanian ini ditandai makin besarnya kontribusi sektor pariwisata dalam PDRB Sulut.
Secara nyata even WOC membawa banyak ikutan proyek fisik. Pelebaran jalan dua jalan ke Bandara Sam Ratulangi (Jl Mr AA Maramis), penyelesaian jembatan Nyiur Melambai, dimulainya pembangunan tol Manado-Bitung, dan sejumlah proyek strategis lainnya. Kedepan, semua kegiatan ini akan mengintegrasikan ekonomi Manado, Minut, Bitung, Tomohon dan Minahasa. Manado bakal berkembang menjadi megapolitan baru di Indonesia Timur bagian Utara.
WOC merupakan buah dari kreativitas dan terobosan dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Semua even internasional, tidak terkecuali yang dilaksanakan di daerah, hanya boleh lahir dan legal kalau dilaksanakan oleh Jakarta, khususnya departemen luar negeri. Kegiatannya boleh dilaksanakan di daerah, kebanyakan di Bali, tetapi pelaksana dan rentetannya semuanya menjadi “wilayah pemerintah pusat”. Daerah diposisikan tidak berwewenang menggagas dan melaksanakan even internasional. Banyak alasannya, mulai dari peraturan, undang-undang hingga kelaziman.
WOC berhasil menabrak “tata krama lama” itu. Sekaligus merupakan kreasi dan terobosan baru dalam pelaksanaan otonomi daerah. Inilah legasi kesembilan SHS: melakukan inisiatif kebijakan dan terobosan gemilang dalam pelaksanaan otonomi daerah.
Masih banyak warisan SHS lainnya. Juga, sudah tentu, sebagai manusia, SHS diliputi oleh kekurangan dan ketidaksempurnaan. Mari kita maafkan kesalahan-kesalahan beliau. Kita beri penghargaan yang tulus dan tinggi atas semua prestasi dan dedikasi istri Deetje Adelin Sarundajang Laoh Tambuwun ini. Kita doakan, semoga semua legasi ayah dari Steven, Vanda, Fabian, Eva, dan Shinta ini menjadi inspirasi dan motivasi bagi kita semua untuk terus memberi yang terbaik bagi kemajuan, kesejahteraan dan kemakmuran bangsa Indonesia, khususnya Sulawesi Utara tercinta(.*)